Bandarlampung, Warta9.com – Sidang perkara suap fee proyek di Dinas PUPR Lampung Selatan (Lamsel), atas dua terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni kembali digelar. Dalam persidangan ini, agendanya para terdakwa saling bersaksi.
Dalam persidangan itu, terdakwa Syahroni bersaksi untuk terdakwa Hermansyah Hamidi. Di kesaksiannya itu Syahroni menjelaskan apabila ploting proyek pekerjaan di Lamsel sudah ada di masa kepemimpinan Rycko Menoza. “Ya terkait ploting sudah berjalan. Tapi fee nya hanya 13,5 persen,” katanya, Rabu (5/5/2021).
Pernyataan Syahroni itu pun ditimpali oleh majelis hakim anggota Edi Purbanus, bahwa memang benar apabila keterangan dari Syahroni itu dijelaskan juga oleh salah satu saksi ASN di Lamsel. “Ya benar intinya mereka menyampaikan bahwa tekanan setor itu sejak tahun 2013. Bahwa benar di zaman Menoza itu 13,5 persen. Dan naik di zaman Zainudin itu 20 persen,” katanya.
Lalu Ketua Majelis Hakim Efiyanto pun bertanya ke Syahroni, bahwa di zaman Rycko Menoza dirinya (Syahroni) menyetor berapa di tahun 2013. “Anda masih ingat berapa?,” tanya Efiyanto. “Kalau itu saya lupa,” timpal Syahroni.
Lalu terdakwa Hermansyah Hamidi pun berkata apabila Syahroni pernah mengantar uang di tahun 2013. “Anda (Syahroni) pernah mengantar uang sebesar Rp300 juta,” kata Hermansyah.
Lalu, Syahroni pun mengakui jika uang tersebut disetorkan ke Rycko Menoza yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan. “Ya benar uangnya Rp400 juta,” timpal Syahroni.
Dan Syahroni pun menerangkan jika paket pekerjaan baik konsultan maupun fisik dilaksanakan dengan lelang. “Ya enggak ada ditunjuk. Tetap dilelang,” ucapnya.
Setelah itu, Syahroni pun mengungkapkan semua perusahaan yang mengikuti lelang wajib setor fee kecuali perusahaan PT KKI yang dipimpin oleh Bobby Zulhaidir. “Saya enggak tahu (alasan tidak setor). Karena itu urusan Agus BN dan Anjar,” jelasnya. “Tetapi saya menerima uang dari Bobby melalui Agus BN. Itu untuk operasional tim Pokja,” pungkasnya. (W9-ars)
