47 ASN Seleksi Terbuka JPTP: Yudi Hermanto Paparkan Program Biro Humas dan Protokol

Plt Kepala Biro Himas dan Protokol Pemprov Lampung Yudi Hermanto mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama. (foto : ist)

Bandarlampung, Warta9.com – Sebanyak 47 Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki tahap akhir seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Mereka telah melakukan pemaparan dan wawancara, yang dilaksanakan pada 5-6 November 2019, di Hotel Horison, Bandarlampung.

Hari pertama, Selasa (5/11/2019), diikuti 28 ASN, dan hari kedua Rabu (6/11/2019), diikuti 19 ASN. Sebelumnya, ke 47 ASN tersebut telah mengikuti uji essay yang berlangsung di Hotel Horison, Bandarlampung.

Adapun tahapan Seleksi terbuka JPTP terdiri dari seleksi berkas, uji kompetensi, penulisan essay, serta pemaparan dan wawancara. Untuk bobot penilaian mencakup Penilaian Portofolio sebesar (10 %), Pengukuran Kompetensi (40%), Essay tentang pokok-pokok pikiran (10%) dan pemaparan wawancara (40%).

Dalam pemaparan hari pertama, sejumlah peserta menjabarkan materinya. Di antaranya Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Yudi Hermanto yang mengikuti seleksi sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol. Dalam paparannya, Yudi Hermanto menjelaskan bahwa sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke dua yaitu mewujudkan good government untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik.

“Saat ini yang menjadi topik adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik. Tentunya untuk meningkatkan pelayanan publik harus didukung dengan staf yang mumpuni. Dalam hal ini, Protokol dan Humas yang selalu bekerja berdekatan dengan pimpinan harus memiliki visi misi yang kuat sehingga mampu menjawab tantangan dan permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik,” jelas Yudi Hermanto.

Yudi menjelaskan, bahwa di Biro Humas dan Protokol Provinsi Lampung terdapat tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha Pimpinan, Bagian Protokol, dan Bagian Humas. Bagian TU Pimpinan menjadi pintu utama dalam menyampaikan surat masuk kepada pimpinan berupa undangan kegiatan acara dari kelompok masyarakat ataupun Satker, dan lainnya.

“Kemudian, surat masuk itu akan didistribusikan ke Bagian Protokol untuk menyiapkan unsur dan kegiatannya yang berkaitan dengan acara, dan lainnya. Dan bagian Humas yang menyiapkan materi pimpinan berupa konsep sambutan, dan menyampaikan informasi kepada publik. Setiap hari tidak hanya satu kegiatan yang dilayani, tetapi bisa lebih dari 10 kegiatan, dan itu harus cepat sehingga masyarakat merasa terlayani dengan cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut Yudi Hermanto memaparkan, Bagian Humas berperan memberikan pelayanan pimpinan langsung, seperti sambutan Gubernur, kemudian melakukan peliputan dan merilis kegiatan pimpinan untuk dikonsumsi rekan-rekan media dan disebarluaskan kepada publik. “Informasi tersebut juga disebarluaskan melalui media surat kabar, sosial media, dan website,” jelasnya.

Peserta lainnya, yaitu Sekretaris Disnakertrans Provinsi Lampung Lukman, yang mengikuti seleksi sebagai Kepala BKD Provinsi Lampung. Dalam paparan yang berjudul “Optimalisasi Sistem Aplikasi Menuju Pelayanan yang Berkualitas” dia menyampaikan bahwa BKD Provinsi Lampung berkaitan signifikan dengan misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2019-2024 yaitu mewujudkan good government untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik.

“Misi kedua ini sangat signifikan dengan tugas-tugas di BKD, dimana BKD merupakan OPD yang bertanggungjawab dalam rangka menciptakan ASN yang profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

Dalam rangka menciptakan ASN yang profesional, jelas Lukman, ada beberapa indikator yang harus dilalui oleh BKD. Pertama, BKD harus mengambil langkah dalam rangka meningkatkan kompetensi kepegawaian melalui diklat-diklat. Kedua, setelah pegawai mempunyai kompetensi, maka ASN harus ditempatkan sesuai dengan jabatan yang sesuai.

“ASN juga harus memiliki etika Pemerintahan dan etika pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk itu, kedepan perlunya meningkatkan SDM yang berkualitas, dan meningkatkan sistem informasi dalam meningkatkan pelayanan di BKD Provinsi Lampung,” jelasnya. (W9-jam)

banner 468x60
author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.