Kotabumi, Warta9.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara (Amal-LU), berunjuk rasa di kantor Pemkab setempat, Rabu (30/5/2018). Mereka mensikapi sejumlah persoalan yang terjadi, baik stabilitas roda pemerintahan maupun stabilitas keuangan di Lampura.
Namun sayang, kedatang para pengunjuk rasa terkesan ‘dicueki’. Sebab tak satupun pejabat Pemkab yang menemui mereka. Ada sejumlah poin dan tuntutan yang dituangkan dalam pernyataan sikap Amal-LU, yakni mengenai roling jabatan beberapa waktu lalu terindikasi menjadikan lumpuhnya pelayanan, dan kepercayaan masayarakat terhadap pemerintah.
Poin selanjutnya, upaya pemaksaan urusan pelelangan pekerjaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum, karena kondisi keuangan Lampura yang saat ini dianggap cukup rapuh dalam menyelesaikan masalah tunggakan keuangan ditahun 2017.
“Kami menuntut kepada Plt Bupati, Sekkab, Kepala BPKAD, Inspektorat, Kepala Dinas PU segera evaluasi kebijakannya. Kami juga menuntut segera bayarkan uang PHO kontraktor tahun 2017,” kata Ade salah satu perwakilan massa.
“Lalu batalkan proses lelang pekerjaan pembangunan di Dinas PUPR yang dianggap tidak prosedural dan sangat memaksakan kehendak, serta terindikasi adanya KKN yang dibuktikan dengan rekaman percakapan antara (diduga) katanya Kadis PUPR dan kontraktor. Serta kami meminta ketegasan Mendagri untuk segera mencopot jabatan Sri Widodo dari jabatan Plt Bupati, karena seluruh kebijakannya diduga ilegal dan batal demi hukum,” kata dia lagi.
Usai puas berorasi, para pengunjuk rasa bertolak ke kantor Kejaksaan Negeri Kotabumi, guna menyampaikan aspirasi yang sama di korps Adhiyaksa tersebut. Berdasarkan pantauan, jalannya aksi damai mendapat pengawalan ketat dari Polres Lampung Utara. (Rozi/Syah)
