Bandarlampung, Warta9.com – Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi memaparkan tidak mudah mewujudkan kemandirian pangan nasional. Sebab, untuk mencapai kemandirian pangan secara nasional tidaklah mudah, ada beberapa persoalan klasik yang harus segera dituntaskan terlebih dulu.
Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, saat menjadi Keynote Speech pada Seminar Nasional Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung, Rabu (30/6/2021).
Arinal Djunaidi memaparkan, untuk mencapai kemandirian pangan beberapa persoalan klasik harus dituntaskan.
Pertama, rendahnya investasi dalam negeri pada sektor infrastruktur pertanian, seperti akses jalan, irigasi, sistem logistik dan gudang penyimpanan yang pastinya berdampak pada tingginya biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen tanaman pertanian.
“Terkait infrastruktur, tahun 2022 jalan provinsi di semua kabupaten akan dilakukan serentak. Kemudian, irigasi sudah saya bicarakan, mengingat lahan ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kepentingan komoditas. Terkait penyimpanan, akan baik apabila terdapat kontinuitas produksi,” jelasnya.
Kedua, adanya alih fungsi lahan menjadi non-pertanian membuat lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Fakta seperti sudah sering terjadi di banyak wilayah pertanian.
Ketiga, ketidakstabilan pasar nasional maupun internasional merupakan problematika yang sering dihadapi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sekalipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting.
Keempat, kebijakan politik yang diputuskan cenderung belum mengakomodir persoalan pangan di daerah terutama yang berkaitan dengan berorientas kepada konsep kemandirian pangan.
Terkait dengan strategi mewujudkan kemandirian pangan, lanjut Gubernur Arinal, Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas teknis telah mencanangkan program sebagai program prioritas peningkatan produksi pangan utama berkelanjutan di Provinsi Lampung yang telah didokumentasikan dalam perencanaan 5 tahun kedepan (RPJMD) khususnya terdapat dalam misi ke-5 yakni “Membangun ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”.
Adapun Program yang dimaksud antara lain Program KPB, Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Program Peningkatan Ketersediaan Pangan, dan Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan terus diupayakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menunjang ketersediaan pangan bagi masyarakat Lampung dengan melakukan berbagai program yang berkaitan dengan potensi sumberdaya lahan.
Oleh karena itu, Gubernur Arinal berharap penguasaan lahan bagi masyarakat harus mencukupi yang memungkinkan petani mengembangkan beragam kegiatan usaha taninya. Kemudian, infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi, jalan dan listrik harus tersedia.
Teknologi pertanian yang disesuaikan, sarana produksi seperti modal, benih, pupuk dan pestisida serta peralatan penunjang lainnya yang mendukung, jaminan pasar yang terkait dengan jaminan harga atau bentuk lainnya.
Selain itu, memberi peluang bagi pengembangan usaha dalam memperbesar nilai tambah dan memberi pendampingan dalam adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim.
Dalam kesempatan itu, Mewakili Kaban Litbang Pertanian, Kepala BBSDLP Husnain menjelaskan, Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan, penyangga pangan nasional.
Di Kementerian Pertanian, Lampung mengembangkan siscrop yaitu sitem informasi standing crop. Di sistem Informasi standing crop tanaman padi ini diharapkan bisa mengetahui berbagai macam informasi seperti waktu tanam, waktu panen, dan informasi lainnya.
Sehingga ini dapat menjadi acuan internal kita terkait perkembangan. “Nanti sistem ini akan di launching lagi oleh Pak Menteri ke seluruh Indonesia, karena baru Jawa,” jelas Husnain.
Dari badan litbang Pertanian sendiri, lanjutnya, teknologi sudah banyak, tinggal bagaimana diimplementasikan dengan ekosistem yang sesuai.
Husnain menjelaskan bahwa pihaknya mencoba menyesuaikan dengan program-program yang ada. “Kita akan fokus ke daerah sentra pangan, perkebunan, dan holti. Jadi, Lampung adalah salah satu prioritas dari program tersebut,” jelasnya.
Berbagai teknologi sekarang, jelas Husnain, diarahkan agar diikuti juga salah satu yang lain. “Karena kalau kami punya program-program, namun tidak didukung dengan infrastruktur yang lain, maka hasilnya tidak akan optimal. Untuk itu, hal ini perlu dukungan dan support dari berbagai pihak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPTP Lampung Jekvy Hendra menjelaskan, bahwa tujuan kegiatan ini yaitu mengkomunikasikan dan mendiskusikan hasil-hasil karya inovasi dan penelitian-penelitian lahan kering asam, sehingga menghasilkan inovasi Pertanian Lahan Kering Masam untuk mendukung Kemandirian Pangan dan Ekspor.
Dalam kesempatan itu, terdapat penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Lampung Utara.
Dalam Seminar tersebut terdapat penyampaian Materi dari Dekan Fakultas Pertanian Prof Dr. Irwan Sukri Benua terkait Peran Perguruan Tinggi dalam mendukung kemandirian pangan pada lahan kering masam, dan Direktur Polinela Sarono Terkait Peran Sekolah Dalam Penyiapan Kader Pertanian Tangguh Mendukung Kemandirian Pangan dan Ekspor. (W9-jam)
