oleh

Bantuan Beras Walikota Bandarlampung kepada Masyarakat Dipertanyakan Anggota DPRD

Bandarlampung, Warta9.com – Bantuan 400 ton beras kepada 80 ribu warga menengah ke bawah di Kota Bandarlampung yang terdampak pandemi virus corona, mulai disalurkan secara door to door, Sabtu (18/4/2020).

Sayangnya bantuan beras ini mengundang pertanyaan sebagian masyarakat Bandarlampung dan anggota DPRD. Karena beras yang dibagikan bertuliskan “Bantuan Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman, HN, MM”.

Salah satu anggota DPRD Bandarlampung juga Ketua Fraksi Partai Golkar H. Beny HN Mansyur, S.Sos, SH, Minggu (19/4/2020), mempertanyakan beras yang dibagikan Walikota Herman HN.

Menurut Beny, bila beras yang dibagikan bertuliskan Bantuan Walikota Herman HN, maka bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi. Karena itu, anggaran untuk membeli beras 400 ton itu juga dana pribadi walikota. Tapi, kalau pembelian beras tersebut menggunakan anggaran APBD Kota Bandarlampung maka tulisan yang ada dalam beras tersebut mustinya “Bantuan Pemerintah Kota Bandarlampung dan bukan bertuliskan Bantuan Walikota”.

Bila bantuan populis berupa beras oleh Walikota Bandarlampung menggunakan APBD, Beny mempertanyakan anggaran sektor mana yang digunakan. Karena selama ini tidak ada pembahasan soal relokasi anggaran oleh Pemkot Bandarlampung dengan Dewan.

“Ini bantuan atas nama Pemkot apa atas nama pribadi Herman HN selaku walikota. Kalau anggarannya dari Pemkot maka tertulisnya bantuan Pemda Kota Bandarlampung, bukan bantuan Walikota Herman HN,” Beny juga anggota Badan Anggaran DPRD Bandarlampung ini.

Anggota DPRD Bandarlampung ini juga menilai Pemkot Bandarlampung kurang greget dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Padahal kasus yang paling banyak di Bandarlampung. Terkait Covid-19, kata Beny, tiga faktor yang harus menjadi perhatian akibat dampak virus ini. Pertama dampak kesehatan yang dialami pasien, keluarga pasien dan masyarakat. Dampak ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro. Ketiga, dampak sosial masyarakat.

“Selama ini yang dilakukan Pemkot banyak berorientasi bantuan yang bersifat populis. Yaitu bantuan yang ada unsur kepopuleran seseorang,” tambah Beny. (W9-jam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed