Panaragan, Warta9.com – Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dinilai tidak tepat sasaran, Rabu (27/03) nampak puluhan warga Tiyuh/desa Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat mendatangi Kantor Dinas Sosial setempat.
Kedatangan sejumlah warga itu untuk mempertanyakan spesifikasi bantuan sosial bagi masyarakat yang layak menerima berbagai jenis bantuan tersebut. Karena menurut mereka, beberapa bantuan seperti Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di kucurkan pemerintah kepada warga dinilai berhak menerimanya ini justru tidak tepat sasaran.
Seperti yang di katakan oleh Sahril, salah warga Penumangan pada saat audien dengan Kepala Dinas Sosial Rasidi SH, dirinya mengatakan bahwa program tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena terdapat warga masyarakat yang dinilai perekonomiannya menengah keatas justru menerima bantuan tersebut.
“Jika diperhatikan kebanyakan penerima bantuan justru ada yang punya mobil bahkan dua, ada yang rumahnya gedong ada juga yang perkebunannya lebar ini justru malah mendapatkan bantuan itu. Sedangkan yang jelas-jelas orang tidak mampu justru malah tidak menerima apapun,” bebernya.
Bahkan Sahril menjabarkan, sejumlah warga miskin yang tidak mendapat bentuan tersebut seakan di abaikan dengan tidak pernah di Data sama sekali. “Sudah sering kali kami dimintai data, di foto, di cek segala macam oleh pendamping tiyuh tapi tetap saja orangnya itu itulah yang menerima bantuan,” cetusnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Rasidi, SH, menerangkan bahwa data yang menerima bantuan tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). Namun hal itu masih kembali kepada Tiyuh, dimana dalam hal ini tiyuh yang melakukan verifikasi data yang dilakukan perubahan tiap dua kali dalam setahun.
“Sebenarnya data itu-kan tiyuh yang mengajukan, mereka yang mendata terus menyetorkan ke kami (Dinsos). Sedangkan disini (Dinsos) ada operator-nya untuk melihat mana yang berhak dan mana yang tidak, itu juga dari BDT,” terangnya.
Terkait hal ini warga meminta agar dinas sosial dapat turun ke tiyuh/desa untuk meninjau dan mengecek kebenaran laporan tersebut. Sehingga kedepan tidak ada lagi dugaan pemalsuan dokumen terkait data penerima bantuan yang mengaku-ngaku miskin.
“Kita akan audien dengan masyarakat, kepalo tiyuh (kades) serta pendamping PKH dan Rastra. Saya minta jadwalkan saja kapan saya dan Tim akan siap turun ke masyarakat untuk meninjau langsung penerima bantuan,” tutup Rasidi. (W9-hadi)
