Kotabumi, Warta9.com – Komisi I DPRD Lampung Utara (Lampura) bakal memanggil penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) se-Lampura ke pulau dewata Bali, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Pemanggilan tersebut guna meminta penjelasan mengenai kegiatan tersebut. Dimana sebelumnya, Komisi I DPRD Lampura telah meminta penjelasan perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD.
“Kami sudah melakukan rapat dengar pendapat perwakilan Apdesi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD seputar bimtek mereka. Sekarang tinggal penjelasan dari pihak penyelenggara kegiatan yang belum kami dengar,” terang Ketua Komisi I, Rachmat Hartono, Senin (2/12/2019).
Penjelasan yang diperoleh nantinya, lanjut Rahmat, akan meluruskan kesimpangsiuran informasi seputar pelaksanaan bimtek para kepala desa.
“Sesuai dengan salah satu tugas lembaga DPRD, pengawasan maka ingin mengetahui apa saja hasil dan seberapa besar manfaat yang didapat dari bimtek,” jelasnya.
Senada diungkapkan Herwan Mega, anggota DPRD lainnya. Dia mengakui sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh para kepala desa itu tidak cukup pas jika disebut bimtek melainkan studi banding.
Dirinya juga menyayangkan mengapa para Kades yang tergabung dalam Apdesi memilih Provinsi Bali ketimbang daerah lain. Selain rentan dengan tudingan miring karena Bali terkenal dengan pariwisatanya, Bali juga dianggap tidak cocok dengan Lampura.
“Tapi, rekan – rekan Apdesi sudah menjelaskan, lokasi itu dipilih karena desa terbaik di Indonesia ada di Bali. Mereka ingin belajar seputar administrasi berikut usaha di sana,” papar politisi asal Partai Demokrat ini.
Sementara itu Wakil Sekretaris Apdesi, Yunis Adhar, usai mengikuti RDP enggan berkomentar kepada awak media. Dia menyarankan agar wartawan menghubungi ketua Apdesi, Edwar. “Hubungi saja pak Edwar, saya tidak bisa berikan komentar,” urainya.
Pelaksanaan Bimtek ke pulau Bali beberapa waktu lalu terus menuai sorotan. Bagaimana tidak, bimtek ini sendiri diperkirakan menyedot anggaran cukup fantastis, yakni sekitar 2,7 Miliar. Rinciannya, tiap kepala desa mengeluarkan biaya sekitar 11,5 juta.
Tak hanya ke Bali, rencananya aparatur desa lainnya juga melakukan kegiatan serupa di Yogyakarta beberapa hari mendatang. (Rozi)
