Banjar Agung, Warta9.com – Penyaluran Dana Desa (DD) Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam program pinjaman usahan kecil dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Slamet pemilik usaha kecil kremes singkong program tersebut perlu di inventarisir ulang. Ia mengaku program pinjaman Dana Desa yang salurkan melalui Bumdes itu meski telah berjalan namun tidak pernah di sosialisasikan kepada masyarakat khususnya bagi pemilik usaha kecil dimaksud.
“Tidak ada informasi kepada masyarakat terkait pengajuan pinjaman. Anehnya penerima bantuan pinjaman modal usaha itu justru disalurkan kepada orang-orang kaya. Seperti PNS, Aparatur Kampung dan orang-orang dekat saja,” bebernya.
Akibat kebijakan tersebut, menurutnya, memicu kekecewaan masyarakat kecil. “Padahal masih banyak keluarga sejahtera yang memiliki usaha ekonomi kecil belum tersentuh. Dikasih tau aja tidak, apalagi mau dapat pinjaman,” keluh Slamet.
Bahkan menurut dia, program tersebut hanya di fokuskan pada orang-orang terdekat kepala kampung setempat. “Kemarin justru pensiunan PNS mantan tim sukses kakam yang mendapatkan pinjamanan. Ini tidak adil untuk masyarakat kecil, mestinya harus di seleksi layak tidaknya penerima pinjaman sesuai program,” jelasnya.
Terpisah Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Warga Makmur Jaya, Syaiful Rachman menjelaskan pihaknya telah mendapat laporan dari masyarakat. Sebagai perwakilan masyarakat, pihaknya berjanji akan membahas masalah tersebut dengan ketua dan anggota BPK.
“Apa lagi BPK adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan kebijakan pemerintahan kampung. BPK punya hak dan kewenangan untuk menegur, menasehati dan mengkritik kebijakan Kakam yang dinilai salah dan tidak tepat,” tegas Syaiful.
“Sudah lama saya mendapat laporan itu, nanti akan kita diskusikan di lembaga BPK, yakin dan percayalah, bahwa BPK senantiasa akan menyalurkan aspirasi masyarakat, bila ada kebijakan yang belum pas untuk diluruskan,” tukasnya. (W9-Wan)
