Magelang – Memasuki hari kedua orientasi (retreat) kepala daerah, Sabtu (22/2/2025), para peserta disuguhkan dengan berbagai materi strategis yang berfokus pada kepemimpinan daerah, geopolitik, dan sistem pertahanan negara. Acara yang berlangsung di Akademi Militer Magelang ini diikuti oleh 450 kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Kepala Bagian Protokol Pemkab Lampung Utara, R.A Habibie, melaporkan Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, bersama ratusan para kepala daerah lainnya mengawali hari dengan senam pagi, sarapan, dan kemudian mengikuti acara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Setelah pembukaan, peserta menerima pengarahan program dan ceramah geopolitik. “Dalam agenda kegiatan khusus, ceramah tentang geopolitik akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzili,” ujar Habibie.
Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan materi terkait Asta Cita dan sistem pertahanan negara RI, yang menjadi salah satu poin utama dalam orientasi ini.
Habibie menambahkan bahwa Bupati Lampung Utara menunjukkan keseriusan dan semangat tinggi dalam mengikuti setiap agenda. “Mohon doa agar kegiatan yang dijalankan Pak Bupati kita berjalan lancar,” ujarnya.
Berikut adalah daftar lengkap materi yang disampaikan pada hari kedua retreat kepala daerah:
Pemateri: Menteri Dalam Negeri
Materi: Pembukaan resmi orientasi
Sub Pokok Bahasan: Kebijakan kepemimpinan daerah dan arah pembangunan nasional
Pemateri: Kepala BPSDM Kemendagri
Materi: Pengarahan program dan tujuan pembelajaran
Sub Pokok Bahasan: Kurikulum dan metode pelatihan, serta sistem evaluasi pembelajaran
Pemateri: Gubernur Lemhannas
Materi: Ceramah geopolitik dan wawasan global
Sub Pokok Bahasan: Tantangan geopolitik Indonesia, strategi keamanan nasional, serta peran daerah dalam geopolitik global
Pemateri: Menteri Pertahanan dan Lemhannas
Materi: Sistem pertahanan negara
Sub Pokok Bahasan: Kebijakan pertahanan nasional, kesiapsiagaan daerah dalam mendukung pertahanan negara, serta ancaman non-militer. (*)
