Pesisir Barat, Warta9.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat mempresentasikan Proyek Perubahan yang berjudul “MAPANDIDIK” – Model Pembangunan Infrastruktur Partisipatif Bidang Pendidikan dalam rangkaian Diklat PKN Tingkat II. Seminar tersebut diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung.
Proyek “MAPANDIDIK” bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis partisipasi masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui pendekatan partisipatif ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta hingga masyarakat lokal, menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam presentasinya, Kepala Dinas menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lokal.
“MAPANDIDIK” diharapkan mampu menjadi contoh implementasi model pembangunan yang efektif dan dapat diterapkan di berbagai wilayah lain dengan kondisi serupa.
Proyek ini merupakan bagian dari tugas Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan strategis di kalangan aparatur sipil negara. (Eva)Presentasikan Proyek Perubahan “MAPANDIDIK”
Pesisir Barat, Warta9.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat mempresentasikan Proyek Perubahan yang berjudul “MAPANDIDIK” – Model Pembangunan Infrastruktur Partisipatif Bidang Pendidikan dalam rangkaian Diklat PKN Tingkat II. Seminar tersebut diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung.
Proyek “MAPANDIDIK” bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis partisipasi masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
Melalui pendekatan partisipatif ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta hingga masyarakat lokal, menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam presentasinya, Kepala Dinas menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lokal.
“MAPANDIDIK” diharapkan mampu menjadi contoh implementasi model pembangunan yang efektif dan dapat diterapkan di berbagai wilayah lain dengan kondisi serupa.
Proyek ini merupakan bagian dari tugas Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan strategis di kalangan aparatur sipil negara. (Eva)