Menggala, Warta9.com – Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Tulang Bawang, Sabri menyayangkan pengelolaan bantuan penanganan pandemi Covid-19 yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020 disinyalir bernuansa politik.
Hal ini terbukti dalam pembagian paket sembilan bahan pokok (sembako) yang di gelontorkan Pemkab Tulang Bawang kepada 27 ribu warga penerima bantuan sosial berlogo Bergerak Melayani Warga (BMW). Sedangkan bansos tersebut diluar 25 program BMW.
“Semestinya berlogokan bantuan sosial bukan logo BMW, karena logo BMW itu ada 25 program kerja Bupati Hj. Winarti, SE, MH tidak masuk dalam program kerja bantuan beras. Hal ini berbanding balik dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, mereka murni melaksanakan tugas sosial kegiatan pemerintah penanganan virus corona,” ucap Sabri, Rabu (03/06/2020).
Sementara Ketua LSM Lembanga Peduli Pembangunan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Aliyanto mengatakan, bantuan paket baras 5 Kg virus corona kepada warga tidal layak kosumsi.
Dimana menggunakan dana APBD 2020 melalui pesanan beras Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rawajitu Selatan Hairul yang juga selaku pengadaan beras. Hairul di tunjuk Pemkab Tulang Bawang dan merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung Hargo Rejo, ia mengatakan dengan harga satuan perkilo Rp10.900.
“Kalaupun harga segitu beras sudah layak kosumsi sangat baik, akan tetapi beras yang di bagikan kepada warga di 4 kelurahan dan 147 kambung itu tidak layak kosumsi,” sesal Aliyanto.
Hal senada dikatakan Ketua LSM Barisan Anti Korupsi (Batik) Kabupaten Tulang Bawang Asnawi. Dia meminta keterbukaan pelaksanaan penggunaan anggaran APBD tersebut dalam penanganan COVID-19 pengadaan sembako beras.
“Hal itu terkesan di tutupi panitia pengadaan penunjuk lansung Dinas Sosial Pemkab setempat, tidak adanya transpran panitia Dinsos,” tegasnya. (W9-Wan)
