Bandarlampung, Warta9.com – Pasangan calon walikota nomor urut 02, Eva Dwiana-Dedi Amarullah mendapat banyak pertanyaan serta sindiran terkait persoalan banjir hingga utang pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dari Calon Walikota Nomor urut 1 Dr. dr. Reihana.
Menanggapi itu, Eva Dwiana mengaku tak terlalu mempersoalkan masalah sindiran dari Reihana yang juga calon Walikota Bandarlampung.
Eva menyebut, penantangnya di Pilwakot Bandarlampung 2024 ini belum tahu persis persoalan Kota Bandarlampung serta belum pernah menjabat Walikota.
Ia pun mengaku bahwa jalannya debat perdana ini sudah sesuai harapannya.
“Debat ini sesuai dengan harapan kami, kami menyampaikan yang sudah kami lakukan,” kata Eva
Terkait sindiran masalah hutang Pemkot Bandarlamling, Eva menyebut bahwa utang adalah hal wajar dalam proses pembangunan suatu daerah. “Enggak apa-apa, karena pemerintah pusat aja ada hutang, Provinsi Lampung ada hutang,” kata Eva.
“Kota Bandarlampung untuk membangun ya memang kita harus membangun dulu, setelah terbangun baru kita bayarkan sesuai harapan yang kita inginkan,” imbuhnya.
Terkait masalah kemacetan, Eva mengatakan jika fly over dan under pass merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Bandarlampung. “Kota Bandarlampung untuk membangun ya memang kita harus membangun dulu, setelah terbangun baru kita bayarkan sesuai harapan yang kita inginkan,” imbuhnya.
Terkait masalah kemacetan, Eva mengatakan jika fly over dan under pass merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Bandarlampung. “Masalah macet, solusi yang kita tawarkan adalah flyover dan underpass, nanti jika terpilih lagi, kami akan membangun dua flyover lagi di Bandarlampung,” imbuh Eva.
Soal layanan kesehatan, Eva menyebut jika saat ini semua masyarakat Bandarlampung sudah bisa berobat grati hanya dengan menggunakan KTP.
Ada 13 RS Daerah dan RS swasta di Bandarlampung bisa berobat gratis.
Calon Walikota Nomor urut 1, Reihana mengatakan hutang Pemkot Bandalampung pada tahun 2023 total Rp 396 Miliar, terdiri dari Utang Belanja Rp 285 Miliar dan utang kepada Pemerintah Pusat dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sekitar Rp111 Miliar,” kata Reihana.
Utang tersebut menurut Reihana, terjadi akibat dari tata kelola keuangan yang belum baik. Setiap perencanaan, menurut Reihana, diserap dari bawah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, direncanakan dari mulai tingkat Musyawarah Kelurahan, Kecamatan hingga Kota.
“Dari kebutuhan masyarakat yang ada dan menimbang keterbatasan anggaran, akan ditentukan prioritas pembangunan yang mana yang dinilai mendesak, namun perencanaan yang telah ditata dengan baik, kok malah dilaksanakan tidak sesuai rencana, anggarannya malah dialihkan ke pos yang lain, ini yang mengakibatkan kas daerah defisit,” ata Reihana. (W9-jm)
