Bandarlampung, Warta9.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandarlampung mengkritik ‘habis-habisan’ kinerja Pemkot Bandarlampung terkait masalah banjir yang terus terjadi. FPDIP menilai Walikota dan satker terkait tidak becus mengatasi banjir.
Fraksi PDIP meminta Walikota Bandarlampung untuk melakukan pembenahan soal banjir, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Bandar Lampung, Sri Ningsih Djamsari saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (27/5/2024).
“Kita tidak bisa mengabaikan masalah banjir yang telah melanda Kota Bandarlampung sejak tahun 2023 sampai tahun 2024. Data menunjukkan pada 24 Februari ada 6 kecamatan di Bandarlampung yang mengalami banjir cukup parah,” kata Sri Ningsih.
“Ada ribuan warga yang terdampak banjir dan mengungsi, ketinggian air mencapai 200 cm di beberapa lokasi. Seperti di Kelurahan Nyunyai Rajabasa,” tambahnya.
Kemudian banjir di belakang RS Urip Sumoharjo dengan ketinggian mencapai 150 cm. Kondisi banjir parah juga terjadi di wilayah Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Timur dan Bumi Waras.
Dalam pandangan Fraksi PDIP, kondisi banjir di Bandarlampung diperparah karena buruknya pengelolaan drinase dan proses pengembangan dan Pembangunan.
“Sebagai contoh Kelurahan Permata, Keteguhan, Bakung, Kuripan Olok Gading yang menjadikan banjir menahun dan merupakan dampak dari sistem drainase Citra Garden dan Citra Land,” kata Sri Ningsih.
Untuk itu, Fraksi PDIP meminta Walikota dan jajaran Pemkot Bandarlampung megambil langkah konkret untuk mencegah banjir parah kembali terjadi.
“Kami meminta Pemkot untuk mengambil langkah konkret untuk penanganan dan pencegahan, serta mitigasi dan pengurangan risiko banjir perlu terus ditingkatkan melalui penataan ruang dan pemanfaatan lahan,” ujarnya.
“Ini termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti tanggul yang ada dan memastikan sistem drainase yang efektif guna mengurangi risiko banjir,” kata Sri Ningsih.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta Pemkot membangun kerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat dan lembaga terkait lainnya untuk membantu sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap bencana. (W9-jm)
