Kotabumi, Warta9.com – Harapan Aparatur Sipil Negera (ASN) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) untuk menerima tunjangan Beban Kerja (BK) yang sudah 10 bulan belum terbayar, sepertinya akan terhempas. Sebab, Pemkab setempat hingga Jumat (20/12/2019) tidak memiliki dana untuk merealisasikannya.
Meski ada anggaran yang masuk ke kas daerah, namun jumlah tersebut ditengarai tidak bisa untuk pembayaran BK, karena kebutuhan anggaran seluruh satuan kerja di Lampura juga sangat diprioritaskan.
“Yang bisa jawab (bisa dibayarkan atau tidak) itu pak Desyadi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Saya kan hanya pengambil kebijakan,” ujar Plt Bupati Budi Utomo, Jumat (20/12/2019).
Meski demikian, pihaknya masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk membayarkan anggaran beban kerja itu walaupun mungkin tidak bisa sepenuhnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan ialah memaksimalkan sektor-sektor pendapatan pajak atau retribusi jelang akhir tahun.
“Karena kondisi keungan memprihatinkan, kami sedang berjuang untuk mengumpulkan kewajiban pajk dan retribusi. Kalau tanggal 30 masuk, tanggal 31 akan kita keluarkan,” jelasnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Kepala Bidang Anggaran BPKAD Lampura, Gunawan, berdalih tidak tahu jumlah besaran anggaran tunjangan BK se Lampura. Namun, dirinya mengakui jika tunjangan BK tersebut dianggarkan satu tahun.
“Untuk jumlahnya saya lupa, tapi dianggarkan untuk satu tahun,” kata Gunawan. (Rozi/Van)
