Bandarlampung, Warta9.com – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung Dr. Didik Suprayitno yang diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Taufik Hidayat menyampaikan, secara kumulatif, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I tahun 2018 mencapai 1,48% (inflasi tahun berjalan atau ytd), lebih tinggi dibandingkan inflasi kumulatif yang terjadi di Sumatera dan Nasional. Dimana masing-masing baru mencapai 0,75% (ytd) dan 0,99% (ytd). Meski demikian, jika dilihat secara tahunan, inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) pada bulan Maret sebesar 3,23% (inflasi tahunan atau yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi tahun 2018.
“Sejumlah langkah dalam upaya menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil telah digagas oleh TPID di berbagai daerah. Sejumlah program kerja pengendalian inflasi yang disepakati tentunya diarahkan untuk mendukung pencapaian 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi,” kata Taufik, dalam Rapat Koordinasi wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera 2018, di Swissbell Hotel Bandarlampung, Jumat (27/4/2018).
Sehubungan dengan hal tersebut, TPID Provinsi Lampung sejak awal tahun 2018 telah melaksanakan dua kali High Level Meeting TPID dan telah menyepakati program kerja TPID tahun 2018, selain koordinasi ketersediaan pasokan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Menghadapi hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Puasa Ramadhan ditambah Libur Nasional pemerintah Provinsi Lampung terus mengendalikan laju Inflasi, karena biasanya permintaan bahan pangan menjadi meningkat, terjadi kelangkaan barang dan harga pangan bisa menjadi tinggi, ini karena adanya libur panjang yang menyebabkan produktifitas menurun. kelangkaan itu yang harus Pemerintah Provinsi Lampung antisipasi,” ujarnya.
Dengan mengoptimalkan pelaksanaan pasar murah dan memastikan penyaluran Rastra Bansos dan BPNT dengan kualitas yang terjaga. “Terkait keterjangkauan harga, kami akan mengoptimalkan pelaksanaan Program Gerakan Stabilitas Harga Pangan (GSHP). Selain itu, untuk menjaga kelancaran distribusi, kami mendorong perbaikan infrastruktur dalam meningkatkan akses distribusi,” kata Taufik.
Program lain yang juga penting adalah secara aktif mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Setelah beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Provinsi Lampung menjadi provinsi strategis dalam distribusi dan tata niaga dari/ke Pulau Sumatera, terutama untuk pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Selain itu, Pemprov juga akan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan provinsi (jalan mantap) untuk memperlancar aktivitas distribusi dan tata niaga terutama untuk komoditas pangan.
“Melalui Forum Rakorwil yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan 3 Kota yaitu Lhoksumawe, Medan, dan Bandar Lampung ini, kami juga ingin menekankan perlunya penguatan kerja sama antar daerah khususnya di Sumatera untuk dapat saling mendukung ketersediaan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit pangan. Apalah artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau inflasinya juga besar dan daya beli masyarakat menjadi lemah,” ujarnya. (W9-jam)
