Pesisir Barat, Warta9.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), melalui Inspektorat setempat menggelar konferensi pers terkait capaian kinerja Pemkab Pesibar disepanjang Tahun 2022, di Sekretariat Inspektorat Pesibar, Kamis (29/12).
Inspektur Pesibar, Henry Dunan, yang didampingi para Irban, Auditor, dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, mengatakan bahwa penyampaian hasil capaian kinerja Pemkab Pesibar di Tahun 2022 pada prinsipnya bertujuan sebagai dasar evaluasi Pemkab Pesibar dalam menyambut program kerja di Tahun 2023 mendatang. “Selain itu adalah sebagai langkah Pemkab Pesibar untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah berhasil dicapai oleh Pemkab Pesibar,” ujar Henry.
Ia menerangkan, capaian kinerja tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan ketimbang dengan capaian kinerja Pemkab Pesibar Tahun 2021 lalu. “Perubahan yang baik ini membuat Pesibar merangsek naik peringkat ke-12 dari 15 kabupaten/kota dan satu provinsi dan sudah masuk kedalam zona hijau. Sedangkan di tahun lalu kita berada diurutan paling bawah, dimana kita masih masuk dalam zona biru,” ungkapnya.
“Artinya sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sesuai dengan petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” imbuh Inspektur.
Menurut Ia, ada delapan sektor intervensi capaian kinerja yaitu perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mendapatkan nilai mencapai 99. “Hal ini menunjukkan bahwa dalam sektor tersebut sudah cukup maksimal. Hanya sempat mengalami kendala seperti keterlambatan pengesahan Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang disebabkan terbentur dengan hari kerja, serta terbatasnya waktu dalam hal menyampaikan laporan dan upload dalam sistem Monitoring Center for Prevention (MCP),” jelas Hendry.
Selain itu sektor pengadaan barang dan jasa yang mendapatkan skor mencapai 69 yang membuat Pesibar masih berkutat dizona biru. Hal itu disebabkan ada beberapa yang prinsipnya harus dipenuhi seperti halnya terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana pokja tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa dimana seharusnya berdiri sendiri.
“Kekurangan lainnya yakni kita harus memberikan insentif khusus kepada bagian pengadaan barang dan jasa, yang di Tahun 2022 Pemkab Pesibar belik bisa melaksanakan hal itu. Mudah-mudahan di 2023 nanti bagian pengadaan barang dan jasa bisa mendapatkan insentif khusus, kita sudah laporkan kepada pimpinan, karena memang ini adalah sektor yang paling riskan,” terang Henry.
Sektor berikutnya yaitu sektor perizinan yang mendapat skor cukup tinggi mencapai 91. “Kekurangannya yaitu kita belum mempunyai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang melekat dalam aplikasi Online Single Submission (OSS). Sehingga nanti setiap perizinan yang didaftarkan secara online otomatis akan terlihat detil tata ruangnya,” lanjutnya.
Sedangkan sektor lainnya yaitu sektor pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mendapat skor 88, yang pada prinsipnya pengawasan bergantung dari peran pengawasan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Untuk sektor manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat skor 77 dan sudah masuk ke zona hijau. Kekurangannya seperti E-Kinerja dan absensi yang terkoneksi diseluruh OPD,” tambah Henry.
Lebih jauh Ia melanjutkan, sektor lainnya yaitu sektor optimalisasi pajak daerah yang sampai saat ini belum terrealisasi optimal, meski mengalami perubahan yang lebih baik.
“Selanjutnya sektor pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mendapat skor 66 dan terbilang sangat rendah. Ini disebabkan masih banyaknya aset daerah yang belum terdata dengan baik
Untuk sektor terakhir yaitu sektor tata kelola keuangan pekon yang mendapat skor 94. Nilai tersebut tidak terlepas dari pengawasan tentang tata kelola keuangan pekon oleh Inspektorat ditingkat pekon.
Dalam momen tersebut, Inspektur juga menyampaikan ihwal Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK dengan turun langsung ke masyarakat bawah. Hasilnya, penekanan Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, terhadap seluruh instrumennya dilingkungan Pemkab Pesibar ihwal pelayanan maksimal dan gratis, merupakan suatu program yang benar-benar fakta dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Atas hasil tersebut membuat Pesibar saat ini berada diurutan ke empat di Provinsi Lampung dengan nilai 74,68. Kita akan terus melakukan pelayanan dengan maksimal, target kita mudah-mudahan tahun depan kita berada diteratas,” pungkasnya. (Eva)
