Kotabumi, Warta9.com – Forum Kerukunan Umat Beragama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Utara (Lampura), meminta warga untuk tetap menjaga ketentraman jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
“Masyarakat diminta untuk mendukung proses demokrasi di Indonesia dengan tetap menjaga kondusifitas berbangsa dan bernegara, jangan sampai Tahun Politik menjadikan masyarakat menjadi pecah karena adanya upaya saling memprovokasi,” ujar Ketua MUI Lampung Utara, KH Mughofir, Selasa (15/8/2018).
Pada konstetasi Politik pada Pilpres 2019, KH Ma’aruf Amin ditetapkan sebagai Cawapres Pendamping Petahana Joko Widodo, terkait hal tersebut Ketua MUI Lampung Utara mendukung keputusan beliau.
“Beliau (KH Ma’aruf Amin) sudah memutuskan untuk ikut mendampingi Joko Widodo sebaga Cawapres. Walaupun ada pihak yang meragukan kesehatan beliau, kita harus tetap dukung karena beliau sudah mengukur kondisinya sebelum menjadi Cawapres Pendamping Petahana Joko Widodo,” jelasnya.
Menurut Mughofir, keputusan beliau untuk menjadi Cawapres pendamping Jokowi juga telah menenangkan partai koalisi yang ingin mengusung calon lain sebagai Cawapres.
“Sebelum ditetapkan, muncul nama-nama yang diisukan menjadi Cawapres Pendamping Joko Widodo, seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, dan Moeldoko. Dengan penetapan KH Ma’aruf Amin sebagai Cawapres semua legowon atas keputusan tersebut,” tandasnya.
Sosok KH Ma’aruf Amin merupakan Tokoh sesepuh NU, sehingga secara kelembagaan NU mendukung sepenuhnya Pencalonan KH Ma’aruf Amin sebagai Cawapres Pendukung Jokowi.
“Walaupn Beliau kurang secara fisik dan finansial, beliau masih memiliki keikhlasan dan ketokohan, sehingga diharapkan beliau dapat mengukir sejarah sebagai Wapres Indonesia 2019 – 2024. Insyaallah kepemimpinan beliau dapat meredam seluruh permasalahan di negeri ini,” lanjutnya.
Terkait adanya kampanye #2019GantiPresiden, dirinya tidak setuju dengan mekanisme tersebut. Karena penggantian presiden harus melalui proses demokrasi yaitu Pemilihan Umum.
“Saya tidak setuju dengan adanya kampanye Ganti Presiden, seharusnya semua masyarakat memahami bahwa mekanisme penggantian presiden dilakukan melalui Pilpres. Namun demikian, ada masyarakat yang ikut – ikutan kampanye tersebut, sehingga dapat mengancam kondusifitas wilayah,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Lampura H. Sihul Ali juga tidak setuju adanya gerakan Ganti Presiden, karena seharusnya proses demokrasi di Indonesia didukung dan penggantian presiden dilaksanakan melalui Pemilu.
“Pada dasarnya calon presiden pada 2019 cukup seimbang. Ketokohan KH Ma’aruf Amin dan Pengusaha Muda Sandiaga Uno, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua cawapres memiki keunggulan masing – masing. Mekanisme pemilihan akan ditentukan oleh masyarakat saat berada di depan bilik semuara dengan mencoblos, sehingga tidak perlu ada demo turun ke jalan maupun melalui medsos terkait Kampanye Ganti Presiden,” tegasnya. (Rozi/van/rls)
