Kotabumi, Warta9.com – Pengurus Cabang (PC) Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung Utara segera melayangkan surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, mengenai kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan anggaran JKN di Dinas Kesehatan Lampung Utara, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara. Penangananya terkesan ‘jalan ditempat’.
“Berdasarkan data yang kami himpun di beberapa media cetak dan online, serta berbagai elemen, jika sampai saat ini masih mangkrak (penanganan kasus) dan tidak jlas kelanjutannya seperti hilang di telan bumi dan terkesan tak mengindahkan suara rakyat,” tegas Ketua Umum PC PMII Lampura, Afat Satria, dalam siaran persnya yang dilayangkan kepada Warta9.com, Jumat (15/5/2020).
Dijelaskan, berdasarkan surat resmi Pernyataan Sikap PC PMII Lampung Utara No. 029.PC-XIV.U-05.02.A-1.05.2020 yang telah di layangkan pada tanggal 11 Mei 2020, kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, menghimbau kepada Kejari untuk dapat bekerja sesuai dengan Visi dan Misi, yakni sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran dan nilai-nilai kepautan.
“Mengingat Visi dan Misi tersebut yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menjunjung tinggi Penegakan Hukum Kejari tapi malah Nonsen,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Afat, Kejari Lampung Utara lebih dapat memprioritaskan permasalahan ini sesuai dengan ucapannya di depan publik, bahwa dalam 100 hari kinerja akan menuntaskan permasalahan yang ada di lampung utara termasuk kasus Dinas Kesehatan.
“Dan kami sangat menunggu ucapan itu bisa terbukti atau hanya sekedar ucapan khayalan,” terang Afat.
“Harapan kami agar tidak timbul persepsi di masyarakat Ada Apa? Dan Kenapa? Jangan sampai citra Satya Adhi Wicaksana rusak hanya karna beberapa oknum,” kata dia lagi. (Rozi/lam)
