Kementerian PUPR Minta Pemkot Hentikan Sementara Pengerjaan Fly Over MBK?

Bandarlampung, Warta9.com
Pelaksanaan pembangunan fly over depan Mall Boemi Kedaton bakal ramai lagi. Jika pertengahan Juni 2017 lalu, Pemprov Lampung memberhentikan pelaksanaan proyek fly over atau jalan layang depan Mall Boemi Kedaton Bandarlampung, namun di lapangan proyek puluhan miliar itu tetap jalan.

Terbukti awal Juli 2017 lalu Walikota Bandarlampung Herman HN, memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandarlampung agar pelaksana kegiatan memulai pengerjaan proyek fly over.

Pihak rekanan seperti dikatakan Pengawas Lapangan Pembangunan Flyover MBK PT Dewanto Cipta Karya, Sutarno, pihaknya telah memulai melakukan pekerjaan fly over pada Sabtu (1/7/2017). Walikota Herman HN sudah beberapa kali meninjau pelaksanaan proyek fly over MBK.

Kini para pekerja sudah melakukan kegiatan siang malam dengan mengebor jalan untuk tiang fly over. Tapi, apa hendak dikata, pembangunan fly over MBK terancam diberhentikan lagi.

Sebab, informasi yang sudah beredar dikalangan wartawan dan media sosial Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah mengeluarkan surat pemberhentian pelaksanaan pembangunan fly over.

Isu yang beredar, Menteri PUPR melalui suratnya nomor. HK.05.02-Mn/656 tertanggal 27 Juli 2017, perihal pelaksanaan pembangunan fly over di ruas jalan nasional, minta walikota memberhentikan kegiatan fly over depan MBK. Surat yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian PUPR Prof. Anita Firmanti itu, ditujukan kepada Walikota Bandarlampung dengan tembusan Menteri PUPR, Gubernur Lampung dan Dirjen Bina Marga.

Dalam surat Sekjen Kementerian PUPR itu disebutkan, pelaksanaan pembangunan fly over harus berpedoman kepada UU No.38/2014 tentang jalan, PP No. 34/2006 tentang jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

Memperhatikan beberapa peraturan tersebut, maka pembanguban fly over MBK agar diberhentikan sampai readiness criteria memenuhi dan ijin pelakdanaan di aset jalan nasional kepada Pemkot Bandarlampung  diterbitkan oleh Kementerian PUPR.

Surat dari Kementerian PUPR itu, merupakan jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Gubernur Lampung No. 620/1354/V.13/2017 tertanggal 22 Juni 2017. (W9_Jam)

author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.