Kotabumi, warta9 – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (Geshindo) Lampung Utara Yumi Darnis mewarning Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Bagian Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkab Kabupaten setempat agar benar-benar melaksanakan proses pelelangan proyek secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
Yumi meminta agar Dinas PUPR dan Barjas jangan sampai mengarahkan paket proyek ke sejumlah rekanan.
“Saya berharap pelelangan yang sedang berlangsung bisa benar benar sesuai dengan Kepres, Perpres tentang pengadaan barang dan jasa serta bisa menghasilkan pemenang yang benar benar murni. Jangan ada rekayasa hasil lelang, atau lelang hanya formalitas saja, mengingat Lampung Utara pernah dilakukan OTT oleh KPK bahkan kasusnya masih terus dikembangkan sampai saat ini,”
kata Yumi Darnis, Kamis (2/5/2022).
Karena itu melalui DPW Geshindo Lampung Utara pihaknya akan memantau pelaksanaan proses lelang proyek yang kini mulai berjalan. “Kami akan pantau proses lelang itu. Jika ada indikasi kecurangan dalam kegiatan itu kami akan melaporkan ke pihak penegak hukum,” ujar Yumi.
Ketua Geshindo ini menambahkan Lampung Utara saat ini termasuk kabupaten termiskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Ia juga menghimbau pemeritah dapat bersikap jujur dalam melakukan pemakaian anggaran dibidang pembangunan. Dimana prosesnya dimulai dari pelelangan. Sebab, jika ada indikasi adanya setoran atau fee dalam setiap paket yang akan dilelang itu nanti bisa dilihat dari hasil pelelangannya.
“Jangan sampai ada kontraktor yang merasa terzolimi karna ini tidak baik bagi para mereka yang terlibat ( pejabat ) takutnya umur habis dengan membawa rasa zholim dari kontraktor,” tutup dia.
Diketahui saat ini Dinas PUPR Lampung Utara tengah menggelar 22 paket proyek dengan nilai puluhan milyar rupiah yang sudah tanyang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung Utara. (Zi/Nams)
