Bandarlampung, Warta9.com – Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menjelaskan, bahwa KPU RI sudah menerima surat dari Gugus Tugas No 196 bahwa pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dengan penerapan Protokol kesehatan. “Bagi kami, Tim Gugus Tugas adalah pihak yang sangat berkompeten dalam kondisi new normal dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Jadi memang hari ini sangat membutuhkan informasi komprehensif, khususnya di Provinsi Lampung,” jelas Erwan Bustami, dalam rakor pembahasan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2020, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Rabu (24/6/2020).
Dalam rangka pelaksanaan Pilkada di 8 Kabupaten/Kota, lanjut Erwan Bustami, pada 15 Juni pihaknya telah mengaktifkan dan mengangkat personil penyelenggara di tingkat Pekon. Ke depan ada empat tahapan krusial yang nanti akan melibatkan cukup banyak pihak, baik dari penyelenggara dan masyarakat. “Pertama, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 24 Juni-12 Juli. Kedua, pendataan data pilih pada 15 Juli-13 Agustus, ada 4.339.252 potensi pemilih yang akan dicoklit petugas pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya, Tahapan Kampanye pada 26 September-5 Desember. Dan Keempat, pemungutan suara pada 9 Desember,” jelasnya.
Dalam proses pelaksanaan pilkada ini, lanjut Erwan, petugas KPU akan menggunakan alat pelindung diri (APD).
“Dalam Pilkada ini, kami juga akan menerapkan protokol kesehatan mulai dari penyemprotan disinfektan, cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan sarung tangan. petugas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pilkada 2020, pihaknya telah mengaktifkan kembali jajaran ad-hoc, baik itu Panwascam maupun pengawas pemilu kelurahan dan desa. Kemudian, melakukan restrukturisasi anggaran dari NPHD yang sudah disepakati sebelum adanya Covid-19. “Dalam melakukan pengawasan, kami juga akan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.
Khoiriyah menjelaskan, bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kepada titik rawan yang berpotensi akan terjadi pada Pilkada 2020. “Ada enam isu krusial. Pertama, terkait ancaman kesehatan bagi penyelenggara dan masyarakat. Kedua, adanya politisasi Bansos. Ketiga, adanya politik uang terutama kesulitan ekonomi ditengah Pandemi Covid-19. Kemudian, terkait netralitas ASN. Kelima, adanya kendala jaringan. Dan terakhir, menurunnya partisipasi masyarkat,” ujarnya. (W9-jam)
