Malang, Warta9.com – Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Malang Malang Raya Suroso Utomo mengaku sangat prihatin dengan adanya Kepala Desa yang lagi – lagi harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) karena dugaan korupsi DD/ADD di Kabupaten Malang.
Menurut Suroso, Kamis (12/11) siang, saat ditemui dikantornya jalan Cempaka, RT02, RW05, Desa Klampok, Kecamatan Singosari mengatakan bahwa hal ini kenapa meski harus terjadi, dari mulai sistem, panitia, rancangan, laporan anggaran dan pekerjaan sudah terlalui bahkan sosialisasi dari Dinas terkait dan tahap pengembalian kerugian Negara juga pastikan sudah di bicarakan, namun masih saja ada mengabaikan akan hal ini.
“Sebetulnya hal – hal seperti ini sudah tidak terjadi lagi, terkait DD/ADD tentunya sudah ada Rancangan pekerjaan dan Anggarannya, selain itu juga pasti panitia, bahkan dari Dinas seperti Inspektorat dan DPMD sudah banyak turun dalam mensosialisasikan juga menghimbau akan hal – hal yang dapat dianggap menyimpang, selain itu juga adanya Laporan Pertanggung Jawaban dari Desa, Pengawasan dari mulai masyarakat hingga Dinas terkait serta APH juga tentu ada, jika hal ini masih saja di terjang oleh oknum Kepala Desa maka itu sebuah kerugian yang sangat besar pada Kepala Desa itu sendiri,” ungkapnya.
“Seperti yang saat ini sedang menimpa pada Kepala Desa Sumber Keradenan AZ, beliau baru dilantik pada kisaran pertengahan atau akhiran tahun 2019, namun saat ini terjerat masalah dugaan korupsi DD/ADD 2019 dan saat ini juga beliau harus menyandang status tersangka sehingga menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, kalau sudah seperti kan kasihan,” imbuhnya.
Suroso juga berharap semoga permasalahan ini menjadi pelajaran bersama, sehingga Kades maupun oknum – oknum panitia DD/ADD tidak ada yang sengaja bermain – main dengan Anggaran DD/ADD, mengingat jika terjadi seperti ini, kerugian yang di tanggung lebih besar dari pada kerugian Negara yang telah dilakukan. (*)
