Kotabumi, Warta9.com – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menjadi satu dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten setempat yang mengembalikan sejumlah anggaran ditahun 2019, terkait adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengembalian anggaran tersebut terkait belanjan makan dan minum yang ditengarai tidak didukung bukti, dengan jumlah sekitar Rp 70 juta.
Plt Bakesbangpol, Fadly Ahmad, ketika dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020) mengakui adanya penembalian tersebut. Menurutnya, proses pengembalian dilakukan setelah adanya Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). “Iya sudah lama kami lakukan pengembalian,” kata Fadly.
Menurut dia, hasil temuan BPK tersebut bukan semata-mata karena tidak ada bukti atas pelaksanaan belanja makan minum, namun dikarenakan kurang lengkapnya bukti dimaksud. “Bukan tidak ada bukti, tapi kurang lengkap,” urainya.
Untuk diketahui, Pemkab Lampung Utara memperoleh predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.
Ada beberapa catatan atau rekomendasi dari BPK kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Utara yang harus ditindaklanjuti, salah satunya tentang pengembalian anggaran ke kas daerah.
Hal itu diakui Plt Bupati Lampura, Budi Utomo, beberapa hari lalu.
Mmenurutnya, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelaporannya perlu diperbaiki. Dan menurut kesemuanya telah ditindaklanjuti.
Budi Utomo juga membenarkan ada beberpa hal yang belum terselesaikan karena teganjal waktu, namun diyakini akan rampung sebelum batas waktu yang ditetapkan BPK yakni 60 hari.
Ketika ditanya mengenai adakah pengembalian dana oleh OPD, dengan lugas Budi Utomo mengakui hal itu dan saat ini dalam tahap tindak lanjut dari OPD terkait.
“Memang ada beberapa instansi yang masih menindaklanjutinya, mudah mudahan dari waktu yang diberikan semua dapat selesaim,” terangnya.
Dia berharap, dengan diraihnya WDP dapat dijadikan motofasi bagi para satuan kerja untuk lebih meningkatkan tata kelola adminitrasi keuangan.
”Nantinya akan dilakukan pembinaan skala berkala shingga opni WTP dapat diraih kembali,” harapnya. (Rozi/Van)
