Bandarlampung, Warta9.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) HM. Tito Karnavian, mengingatkan dan meminta target minimal serapan APBD 2022 yakni 90 persen.
Hal tersebut disampaikan Mendagri menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka Monitoring, Evaluasi Program, dan Kegiatan Strategis di Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rabu (5/1/2022) malam.
“Kita harapkan targetnya kalau bisa minimal 90%. Jadi sisa lebihnya, SILPA istilahnya, kalau bisa 10%. Kita juga tidak mengharapkan harus 100% habis, karena perlu untuk pembayaran yang tidak bisa ditunda di awal tahun yang transfernya mungkin terlambat dari pusat. Misalnya, gaji pegawai, air, listrik. Itu kan harus dibayarkan, sehingga perlu adanya SILPA. Tapi jangan berlebihan sisanya itu. Jadi kalau bisa mencapai target 90% saja, itu sudah bagus, supaya ada uang yang beredar di masyarakat,” ujar Mendagri Tito Carnavian.
“Kalau seandainya ada daerah yang tinggi realisasi pendapatan dan belanjanya, saya sedang berembuk dengan Kementerian Keuangan, kita akan memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang realisasi pendapatannya mencapai hampir 100% dan belanjanya juga tinggi,” kata Mendagri.
“Di Lampung, dua-duanya dapet tuh. Pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi di tingkat Nasional, terimakasih untuk itu Bapak Gubernur,” tambah Mendagri.
Masih kata Mendagri, sedangkan untuk Kabupaten/Kota, rata-rata juga tinggi. Tapi untuk Kota juga ada yang realisasi pendapatan dan belanjanya rendah. “Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk perbaikan kedepan untuk sanksi, sementara saya sampaikan saja himbauan,” ujar Mendagri.
Tegur Kepala Daerah Serapan APBD Rendah
Menurut Mendagri, untuk Kepala Daerah yang realisasi pendapatan dan belanja rendah sudah disampaikan oleh setingkat Menteri, agar bisa menjadi koreksi. “Tapi kalau sudah sampai di tingkat rendah sekali sampai 30-40%, berarti kan uang tidak beredar di masyarakat, saya akan buat teguran tertulis dan diumunkan kepada publik,” tegas Mendagri
Selain itu, Mendagri juga menjawab pertanyaan terkait penanganan pandemi Covid-19, menurutnya yang paling utama sekali adalah pengendalian pandemi. Karena pengendalian pandemi ini menjadi kunci untuk bisa mencapai target pendapatan sekaligus untuk mengeksekusi program sesuai dengan rencana belanja.
“Kalau pandeminya tidak terkendali, ya susah kita untuk mencapai target pendapatan dan target belanja karena mengelola pemerintahan itu baik di daerah sama. Bagaimana caranya pendapatan lebih besar dari belanja. Pendapatannya banyak belanjanya dibawah sedikit, itu namanya surplus. Jangan sampai target pendapatannya tidak tercapai, belanjanya tinggi, itu defisit, (program) tidak bisa dieksekusi,” jelas Mendagri.
“Dalam konteks penanganan pandemi, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur karena hampir semua indikator penanganan pandemi relatif bagus. Tingkat vaksinasi juga sudah diatas 70%, terimakasih banyak,” tambah mantan Kapolri ini.
“Namun saya juga menyampaikan kepada Bapak Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak lengah. Karena kita sedang menunggu, masa yang sangat penting, yaitu masa setelah Nataru. Kita lihat 2 minggu kedepan, mudah-mudahan secara nasional tidak terjadi lonjakan secara signifikan, termasuk Lampung juga bisa tetap landai. Ini merupakan tes yang sangat penting,” kata Mendagri.
Karena itu, Mendagri meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tetap kampanyekan protokol kesehatan pakai masker, apapun variannya masker nomor satu. Kemudian mempercepat vaksinasi terutama untuk orang tua, sisir kembali door to door. Supaya tingkat kematian bisa betul-betul diturunkan. (W9-jam)
