Bangli, Warta9.com – Polres Bangli mengajukan hibah untuk pengamanan Pilkada Bangli Tahun 2020 sebesar Rp 12,6 miliar. Dimana usulan tersebut naik draktis dibanding Pilkada tahun 2015 silam, kala itu hanya sebesar Rp 2,2 miliar.
Rancangan biaya pengamanan yang diajukan Polres Bangli ini paling tinggi dibandingkan Polres daerah lainnya di Bali, yang sama-sama menyelenggarakan pengamanan untuk pilkada pada tahun depan.
Rancangan pengamanan itu terungkap, setelah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga melibatkan Kesbangpol Bangli, Jumat (15/11) kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada, dan Plt Kepala Badan Kesbangpol Bangli I Nengah Sukarta dipaparkan, sedikit ada kesulitan dalam melakukan kajian proposal dari pihak Polres Bangli. Dikarenakan usulan tersebut sangat teknis, sehingga banyak tidak memahami.
“Kami sulit verifikasi proposal dari Polres karena standarnya sulit dibaca,” ucap Sukarta dalam rapat.
Lanjut diungkapkan, bahwa uraian ini sebatas dapat membandingkan dengan penyelenggaraan pilkada empat tahun lalu, termasuk mencari pembanding ke kabupaten lain yang sama-sama melaksanakan Pilkada pada tahun 2020.
Salah satunya Kabupaten Jembrana, yang mana Kabupaten ujung kulon Bali itu, dijadikan tempat studi banding, karena jumlah penduduknya hampir sama dengan Bangli.
Hanya saja desa di Bangli lebih banyak dan secara topografi lebih berat, sehingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) pun menjadi lebih banyak.
“Di Jembrana sendiri telah menganggarkan pengamanan pilkada untuk Polres setempat sebesar Rp 4 miliar,” jelasnya.
Mendengar pemaparan seperti itu, sejumlah anggota Banggar langsung mencecar Sukarta, seperti anggota Banggar I Made Natis. Politikus PDIP itu mempertanyakan selisih racangan anggaran Polres Jembrana dengan Bangli yang terpaut jauh. Sebab naik tinggi ketimbang anggaran pilkada empat tahun lalu.
“Ini tiga kali lipat dibandingkan Jembrana. Bangli tidak masuk zona merah. Setiap pilkada, pileg, pilres yang baru lewat ini aman-aman saja,” tanya dia.
Oleh karenanya ini perlu dilakukan kajian lebih matang. Terlebih dengan bahasa Sukarta yang menyebutkan tidak bisa membaca proposal Polres Bangli sehingga kesulitan melakukan kajian.
“Tidak bisa baca proposal, itu karena tulisan kabur atau bagaimana,” ucap Natis.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Banggar I Nengah Darsana yang dengan tegas meminta Kesbangpol melakukan kajian. Lalau hasilnya dipaparkan di hadapan dewan untuk bisa secara bersama-sama berdiskusi.
Jika memang ada kegiatan yang memungkinkan dirasionalisasi agar dilakukan bersama antara Banggar dengan TAPD. Supaya tidak ada kesan dewan yang mencoret kegiatan pengamanan pilkada.
“Seharusnya bapak (Sukarta) mempunyai kajian teknis biar bisa diskusi,” semprot Darsana.
Menurut dia, sangat sependapat dengan usul anggotanya, Budiada yang meminta Kesbangpol melakukan kajian mengingat angggaran Bangli yang terbatas.
Sementara itu, Sukarta saat ditemui usai memimpin rapat, kembali mempertegas bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Polres Bangli bahwa keuangan daerah lagi seret sehingga kegiatan yang memungkinkan dikurangi agar dikurangi.
Ia membenarkan, proposal pengamanan Pilkada Bangli paling tinggi dibandingkan daerah lain yang menyelenggarkan pilkada tahun 2020. (W9-Soni)
