Pasca Pilkades, Desa Bumiharjo Batanghari Memanas

Batanghari, Warta9.com – Suasana Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari, Sabtu (23/11/2019) petang agak memanas usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setempat.

Hal itu di picu adanya hembusan isu yang bernada provokatif melalui sosial media yang di hembuskan oleh salah seorang panitia Pilkades yang sedikit menghina kelompok calon Kades yang kalah.

Akibatnya, sejumlah warga masyarakat Desa Bumiharjo menggelar aksi demo menuntut agar salah seorang panitia Pilkades tersebut  memohon maaf kepada masyarakat. Bahkan hal itu juga memicu masyarakat mengorek dugaan ketidak jujuran dan dugaan penyelewengan yangbdilakukan Kades setempat.

“Kami sudah legowo dan menerima  hasil Pilkades, kami berharap Calon Kades pemenang dan tim pemenangnya dapat membawa diri,  terlebih bagi panitia Pilkades, jangan memancing suasana yang membuat masyarakat resah dan kurang kondusif, ” ujar Indra.

Menurut Indra pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan terkait adanya hembuskan isu oleh salah satu panitia Pilkades yang bersifat provokatif untuk membendung suasana gaduh di tengah masyarakat desa Bumiharjo.

Terpisah dengan persoalan tersebut Indra yang juga merupakan salah satu calon Kades itu hadir bersama dua calon lainya yakni Marsid dan Ponidi serta ratusan warga merasa prihatin terkait pemerintahan dan kebijakan desa tersebut.

“Ada beberapa point yang akan kami sampaikan kepada kepala desa Bumiharjo terkait beberapa kebijakan pemerintahan yang kami anggap sangat memprihatinkan,” papar Indra koordinator aksi.

Lebih jauh Indra mengatakan kebijakan yang menurutnya merugikan masyarakat desa Bumiharjo tersebut adalah terkait program Prona atau subsidi pembuatan sertifikat tanah, yang mana saat ini banyak warga yang mengeluhkanya.

“Informasi yang disampaikan kepada kami saat ini masyarakat telah membayar uang  sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu)  namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait sertifikat tersebut,” lanjutnya.

Yang lebih memprihatinkan adalah adanya pengerukan tanah desa/tanah bengkok yang dijual,  dan uang hasil penjualannya tidak tahu kemana.

“Kami juga akan meminta penjelasan terkait program Bumdes,  termasuk manajemen pembukuan serta kondisi keuangannya,  juga terkait pendapatan asli daerah (PAD)  desa yang tidak jelas” lanjutnya.

Akhirnya dalam pertemuan yang juga dihadiri ketua BPD Bumiharjo, Ruswandi itu meminta agar BPD dapat memfasilitasi agar aspirasi warga masyarakat dapat tersalurkan.

“Kami berharap semua tuntutan kami terkait penjelasan dari pak Kades, dapat di fasilitasi BPD agar claer,  sehingganya nanti pada perode kepemimpinan yang baru semua permasalahan tersebut sudah ada kejelasan, “Pungkasnya. (W9-joko)

author

Penulis: 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.