Banyuwangi, Warta9.com – Untuk mendatangkan investor di Bumi Blambangan sangat tidak mudah, bahkan persyaratan dan proses perizinannya membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Yang paling susah lagi adalah mempertahankan investasi itu sendiri.
Semenjak dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi mengalami kemajuan pesat. Baik investasi dari bidang wisata, kuliner, dan pelayanan publik, hingga akhirnya investor kepincut dan mulai berdatangan diantaranya, perusahaan emas Tumpang Pitu PT. Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan air minum PT. Danone, pabrik gula Glenmore PT. IGG, bahkan perusahaan BUMN PT. INKA. Apalagi saat ini Banyuwangi memiliki beberapa hotel berbintang, seperti Hotel Santika, El Royale, Illira, Luminor, Dialog, dan yang terbaru Hotel Cocon.
Namun dunia investasi lagi sedikit terganggu disaat menjelang Pilkada serentak Tahun 2020. Terlebih sejak viral seorang Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran menandatangani pencabutan sebuah investasi pertambangan di gunung Tumpang Pitu. Ada apakah sebenarnya?
Seperti yang disampaikan Hakim Said SH, Ketua Pecinta Alam Remapenta, Pembina Aliansi Indonesia yang membawahi Divisi Sosial Lingkungan, Pembina Mapala di Banyuwangi menyampaikan, seperti halnya berhubungan, hal yang paling sulit adalah menjaga dan mempertahankan.
Sama halnya konflik yang saat ini terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dimana disitu terdapat sebuah tambang emas yang sudah berdiri sejak lama, dan bahkan sudah memberikan manfaat terhadap warga sekitar melalui CSRnya yang setiap tahun digelontorkan dalam rangka mendukung program pemerintah mensejahterakan rakyat.
Namun fakta yang saat ini terjadi, sejumlah masyarakatnya bahkan pejabat desanya tengah mempersoalkan keberadaan PT. BSI yang dianggap menggannggu, merusak alam, dan sebagainya.
“PT. BSI merupakan obyek vital nasional yang tentu mendapat perlakuan khusus yang tidak boleh dilanggar. Hal ini sudah semestinya pemerintahan dari bawah hingga pusat, tahu hal itu, tahu betul regulasinya,” ujar Hakim, Kamis (28/11/2019).
“Bila perlu, pemerintah harus hadir mengamankan obyek vital nasional tersebut, karena bagaimanapun investor juga turut menyumbang PAD pada pemerintah. Dan saya masih ingat betul, cara yang dilakukan PT. BSI memanjakan masyarakat Banyuwangi, khususnya warga sekitar tambang. Melalui CSR nya, BSI membantu membangun jembatan, akses jalan, normalisasi, hingga menyiapkan bus sekolah untuk masyarakat sekitar tambang,” bebernya.
Jika saat ini terjadi konflik hingga rekom pencabutan izin PT. BSI, menurut Hakim, sudah terlambat. Yang dia sinyalir sebagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal.
Dalam hal ini, Hakim menambahkan, aparat penegak hukum seharusnya bisa lebih tanggap merespon agar meminimalisir konflik atau gesekan antar warga.
“Ini menarik diperbicangkan. Saya terfikir untuk mendiskusikan hal ini bersama dengan beberapa narasumber terkait bagaimana cara merawat investasi di Banyuwangi,” ungkap pria yang juga diketahui sebagai jurnalis senior di Banyuwangi.
Rencananya, komunitas pecinta alam dan sejumlah wartawan yang dalam wadah Persaudaraan Wartawan Sritanjung (PWS) menggelar diskusi di Banyuwangi, siang hari ini. (W9-Rob)
