Kotabumi, Warta9.com – Pemerintah Daerah Lampung Utara menyatakan kesiapannya untuk merealisasikan aspirasi dari pihak Legislatif, terkait belum dibatalkannya pekerjaan Tahun 2018 yang sempat menuai kontroversi. Pasalnya, proyek yang digelar diindikasi menyalahi prosedur administrasi dan teknis, sehingga menimbulkan permasalahan yang belum selesai sampai saat ini.
“Kalau soal aspirasi dewan terkait belum dibayarkannya pekerjaan 2018, pada dasarnya pemerintah daerah siap. Asalkan ada yang menjamin itu tidak menyalahi hukum dan perundang-undangan yang ada. Baik itu saat direalisasikan, ataupun setelahnya sehingga tidak ada permasalahan,” kata Kepala DPUPR Lampura, Syahbudin, disela-sela peringatan HUT-RI ke-74 di rumah dinas Bupati Lampura, Sabtu (17/8/2019).
Dia menegaskan bahwasanya pekerjaan itu tidak memenuhi aturan. Mulai dari masalah teknis sampai dengan administrasi, sehingga bila tetap dipaksakan dibayar dapat menyalahi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam menanggulangi masalah itu, apalagi saat ini telah selesai ditingkat PN beberapa waktu lalu.
“Ya kalau itu, gugatan mereka (pihak ketiga) telah ditolak di pengadilan. Jadi sampai saat ini belum dapat direalisasikan, kita siap saja asalkan ada yang menjamin itu aman dari jeratan hukum,” terangnya menanggapi aspirasi yang direkomendasikan oleh Legislatif, terkait tidak dapat dilaksanakannya beberapa pekerjaan di Tahun 2019. Dan ditegaskannya itu tidak ada hubungannya, sebab, hal demikian terjadi karena proses administrasinya tidak berjalan.
“Kalau itu, ada beberapa persoalan syarat administrasi yang tidak berjalan. Seperti tidak adanya melakukan penawaran, sampai keterlambatan. Total ada 16 pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, sisanya 17 yang bisa dilaksanakan dengan total Rp 37 miliar,” pungkasnya. (Rozi/lam)
