OKI, Warta9.com – Polemik dugaan pengadaan soal ujian yang melibatkan oknum pegawai Dinas Pendidikan Ogan Komering Ilir (OKI) mencuat. Sekelompok massa dari Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) menggelar unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negeri OKI, Senin (08/8/2022).
Koordinator aksi, Yovi Maitaha mengatakan, agenda tersebut guna menyampaikan aspirasi dari hasil temuan lapangan mengenai dugaan pengadaan soal ujian semester 4, 5 dan 6 yang terindikasi dilakukan oleh oknum Sekretaris Dinas Pendidikan OKI.
“Pengadaan soal ini harusnya diadakan oleh pihak sekolah bukan dinas pendidikan,” ujar Yovi dalam orasinya.
Dijelaskan, setelah melakukan investigasi dilapangan, salah seorang kepala sekolah mengaku jika tahun 2021 silam pihak dinas diduga memungut biaya senilai Rp. 12.000. Sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 13.000 per-Siswa.
“Setelah diinvestigasi kawan media, secepat kilat oknum diknas segera mengumpulkan K3S untuk mengadakan rapat secara virtual dikecamatan masing-masing,” bebernya.
Yovi juga mengatakan, pihaknya telah mendapatkan statement dari salah satu kepala sekolah yang menyatakan bahwa hal itu merupakan instruksi dari oknum diknas kepada K3S.
“Instruksi tersebut dari oknum diknas kepada K3S untuk membuat laporan palsu alias nota dan kwitansi palsu. Secepat kilat pihak diknas koordinasikan seluruh K3S untuk meeting virtual khususnya SD,” tegas dia.
Aksi SPM ini disambut hangat oleh Kasi Intel Kejari OKI, Belminto. Dia berterimakasih atas kehadiran SPM dalam rangka menyampaikan pendapatnya.
“Terima kasih atas kehadirannya, terkait laporan ataupun pengaduan kepada kami yang disampaikan oleh aktivis maupun masyarakat atau LSM,” ujar Belminto.
“Akan kami proses setiap laporan yang masuk ke kejaksaan. Tentu dalam proses ini ada semacam SOP yang harus kami laksanakan. Nanti akan diteruskan ke pimpinan,” terangnya.
“Kami tampung dulu kajiannya. Nanti lihat dan panggil semua saksi-saksi. Apakah benar data-data atau informasi yang diberikan kepada kami ini,” tukas Belminto.
Yovi menambahkan, jika aksi ini akan berlanjut pekan depan yang diagendakan di depan kantor DPRD serta kantor Bupati.
“Kita akan aksi lagi ke Gedung DPRD dan kantor Bupati dengan agenda tuntutan meminta DPRD membuat surat rekomendasi kepada Bupati untuk non aktifkan oknum sekdin disdik OKI,” tegas Yovi.
“Aksi ini akan terus kami lakukan,” pungkasnya. (Toni)
