Bandarlampung, Warta9.com – Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, MT mengatakan, latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diantaranya terdapat perkembangan kebijakan nasional dan sejumlah Proyek Prioritas Strategis Nasional berlokasi di Provinsi Lampung.
“Selanjutnya, adanya kebijakan Nasional dan Daerah penaggulangan dan penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020,” ujar Mulyadi, pada Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, di Hotel Sheraton Bandarlampung, Rabu (15/9/2021).
Ia menyebutkan kebijakan akibat pandemi ini berakibat APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 difokuskan pada penanggulangan dan penanganan dampak pandemi Covid-19, agar dampak ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sampai keadaan bisa segera pulih.
“Pemerintah Daerah dituntut untuk bergerak cepat dan tepat menghadapi perkembangan kondisi ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kerangka pendanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung,” katanya.
Mulyadi menjelaskan, maksud dari perubahan RPJMD ini adalah memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung tiga tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berlandaskan inovasi.
“Dan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJMD serta dalam rangka upaya percepatan penanggulangan dan penanganan dampak pandemi,” ujarnya.
Ia mengatakan, Perubahan RPJMD ini sebagai upaya untuk menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Juga mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Salah satu pembangunan strategis nasional yaitu Kawasan Pariwisata Terintegrasi di Bakauheni Harbour City.
Musrenbang yang dibuka Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, anggota Forkopimda, Bupati/Walikota dan Kepala OPD. Juga dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, para anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Provinsi Lampung. (W9-jam)
