PPKM Darurat Rupanya Cuma Turunkan Mobilitas Orang Belum Menurunkan Penularan COVID-19

Menko Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan evaluasi PPKM Darurat bersama sejumlah menteri. (foto : ist)

Jakarta, Warta9.com – Ternyata penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali dan sejumlah daerah belum mampu menurunkan angka penularan COVID-19. Yang turun hanya mobilitas masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengeklaim pemberlakuan PPKM Darurat sejauh ini menghasilkan kemajuan untuk menurunkan mobilitas masyarakat. Menurutnya, itu merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan penyebaran varian Delta virus Covid-19. Tapi kenyataan yang ada, penularan Covid-19 menurun tapi malah meningkat.

“Ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hasil monitoring kami terhadap indikator Google traffic, Facebook mobility, dan indeks cahaya malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan,” ujar Luhut, dalam pers rilis bersama sejumlah menteri, Sabtu malam (27/7), sebagaimana dilansir republika.co.id.

Meski begitu, penurunan aktivitas masyarakat tak menjadi jaminan kasus positif Covid-19 juga akan menurun. Pasalnya, ada masa inkubasi virus yang membuat kasus infeksi tak bisa langsung terdata.

“Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus, walau tiga hari belakangan terlihat data-data sudah mulai membaik,” ujar Luhut.

Keterangan pers Luhut berbeda pernyataan Muhadjir sehari sebelumnya, yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

“Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7).

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri, namun secara gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemi ini. (W9-jm)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.