LAGI dan lagi, Bumi Ragem Sai Mangi Wawai menjadi sorotan sampai ke tingkat nasional. Kali ini bukan dengan prestasinya atau dengan keberadaan aparatur yang menggebu. Melainkan dari polemik dugaan politik dinasti yang tersebar luas di berbagai media elektronik dan media sosial.
Bermula dari proses pengangkatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Tiyuh (Desa) Penumangan Lama Kabupaten Tulangbawang Barat, Lampung. Kebijakan yang sejatinya menjadi ajang evaluasi dan mengoptimalkan kinerja aparatur desa malah menjadi informasi miring yang berkembang luas di media sosial.
Pasalnya, orang nomor satu Tiyuh Penumangan ini diinformasikan mengangkat kerabat dekat untuk menduduki jabatan di beberapa posisi strategis. Beberapa nama menjadi sorotan, mulai dari anak kandung, cucu hingga kerabat lainnya.
Tambah lagi, puluhan masyarakat harus mengenyam pil pahit karena tak pernah tahu kebijakan demi kebijakan yang ada di desa tersebut. Kendati tampak rapi, namun isu mengenai politik dinasti tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Riuh mengemuka, berbagai tanda tanya mencuat ke permukaan. Politik dinasti dinilai dapat merusak tataran organisasi di struktur pemerintah desa. Terlepas dari itu, tentunya proses dan mekanisme yang dilalui sudah dengan pertimbangan matang. Namun sudahkah mengacu pada aturan yang berlaku?
Bolehkah kepala desa mengangkat keluarga dan kerabat menjabat posisi strategis di pemerintahan desa? Hal itu masih menimbulkan polemik. Di satu sisi, hal itu mengarah kepada aksi nepotisme. Namun di sisi lain, hal itu merupakan hal yang wajar jika dari sisi kemampuan, kemampuan dan kapabilitas memungkinkan untuk menempati posisi yang telah ditentukan.
Menanggapi informasi miring yang beredar luas, pejabat dan pihak terkait angkat bicara. Pemkab Tubaba hingga DPRD Tubaba menyoroti permasalahan tersebut karna dianggap tindakan melawan hukum berdasarkan Perbup Tubaba No. 49 Tahun 2019.
Benang merah yang dapat kita petik dari hal tersebut adalah aturan dan ketentuan yang sejatinya menjadi panglima dalam setiap kebijakan dan keputusan yang dipilih. Pejabat terkait tentunya tidak perlu alergi atau menanggapi dingin kritikan masyarakat maupun netizen di dunia maya.
Jawaban ilmiah dan bersahabat sejatinya dapat menjadi pembelajaran dan informasi baru bagi masyarakat awam dalam dunia birokrasi. Semoga saja, kekhawatiran dan kerisauan warga akan dugaan politik dinasti ini bisa cepat diselesaikan. Semoga saja.
Penulis: Joni Efendi
