Denpasar, Warta9.com – Hari Malaria Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 25 April. Tahun ini Provinsi Bali mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Hari Malaria Sedunia 2019, karena atas capaianya dalam Meng-Eliminasi Malaria di seluruh Kabupaten/Kota di Bali.
Acara yang diadakan, Senin 13 Mei 2019 di Desa Budaya Kertalangu Jl. By Pass Ngurah Rai, Kesiman, Denpasar tersebut, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur yang diwakilkan Wagub Emil Dardak, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Bupati-Bupati yang daerahnya terpilih mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria, Perwakilan dari WHO, Perwakilan dari Polri-TNI beserta jajarannya, serta Perwakilan OPD dari Provinsi Bali.
Dalam sambutanya Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan komitmennya untuk mencapai Eliminasi Malaria atau bebas malaria tingkat Provinsi paling lambat tahun 2022.
“Penguatan superians Malaria, penguatan diagnosa Malaria sejak dini, penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah kasus baru Malaria,” katanya.
Pagelaran Hari Malaria Sedunia tahun ini mengusung tema global “Zero Malaria Starts With Me” dan tema nasional “Bebas Malaria Prestasi Bangsa.”
Program Malaria telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Dari tahun 2010 – 2018 telah turun sebesar 50 %. Namun demikian tantangan yang masih dihadapi dalam upaya Eliminasi Malaria yaitu disparitas kasus di wilayah timur Indonesia terutama Provinsi Papua sebesar 79 % kasus.
“Kami mengapresiasi bahwa Malaria di sepuluh tahun terakhir ini banyak kabupaten yang mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutanya.
Masalah Malaria tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri tapi merupakan masalah bersama.
Mitra potensial yang dapat mendukung Eliminasi Malaria antara lain; Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, Kementrian Pertahanan, TNI, Polri, Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Juga diperlukan keterlibatan sektor swasta seperti perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan, dan perusahaan lainnya dengan memanfaatkan tanggung jawab sosial perusahaan. (W9-totok)
