Lampung Selatan, Warta9.com – Sekretaris Kabupaten (Sekab) Lampung Selatan (Lamsel) Ir. Fredy SM, MM meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab setempat untuk tidak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Juni 2018 mendatang.
“Surat edaran Menpan tentang netralitas ASN dan larangan penggunaan aset daerah, maka perlu kita sadari bersama jangan sampai kita melakukan pelanggaran terhadap penggunaan aset pemerintah,” kata Fredy saat menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Aula Krakatau Kantor Bupati Lamsel, Jumat (20/04/18).
Fredy mengimbau, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, termasuk aparat pemerintahan di daerah agar memiliki asas netralitas.
“Pengaruh apapun dari luar, kita tidak memihak kepada siapapun, harus netral. Mudah – mudahan Lampung Selatan bisa netral, tetapi harus kita awasi bersama. Jangan sampai justru nanti para pejabat atau pegawainya yang tidak netral,” kata Fredy menambahkan.
Sementara anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten setempat, Fahrur Rozi mengatakan, pengawasan dan pemantauan Pemilu merupakan suatu upaya untuk menajamin agar proses Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Asas Pemilu.
“Kita berharap, pemilihan kepala daerah bisa berjalan sesuai amanah Undang-Undang. Sehingga nantinya akan terpilih pemimpin yang lahir dari demokrasi yang sesungguhnya,” kata aktivis Pemida Muhammadiyah ini.
Rozi berharap, agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 tanpa cacat dalam sistem pelaksanaan demokrasi. Hal tersebut menjadi penting dari semua pemangku kepentingan.
“Mulai dari Pemerintah Daearh, aparat penegak hukum, partai politik, ormas dan semua lapisan masyarakat bersama-sama memastikan jalannya pilkada ini sesuai dengan amanah Undang-Undang yakni jujur dan adil,” katanya. (W9-mara/rls)
