LAPORAN Keuangan Pemerintah Darah (LKPD) Kabupaten Tulangbawang Barat tahun anggaran 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat opini ini merupakan penghargaan kesembilan yang diperoleh dari BPK RI sejak tahun 2011.
LHP LKPD tersebut diserahkan secara virtual oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Hari Wiwoho, kepada Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad melalui Vicon di ruang rapat bupati setempat, Senin (22/6/2020).
Laporan disampaikan dengan menunjukkan dokumen LHP melalui share screen zoom setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima LHP.
Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Hari Wiwoho melalui vicon memaparkan opini WTP diberikan setelah BPK memeriksa LKPD dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Seperti kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan,” katanya.
Semanatara Bupati Umar Ahmad menjelaskan penghargaan WTP yang diterima dari BPK itu menunjukkan kriteria pengelolaan laporan keuangan daerah sesuai dengan kepatuhan aturan yang telah ditentukan. “Ini tahun ke-9 Pemkab Tubaba meraih predikat WTP,” ujar Umar.
Raihan prestasi ini, lanjut Umar, berkat sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama DPRD Tulangbawang Barat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, transparan dan akuntabel.
Pencapaian itu menurutnya merupakan buah kebersamaan dan bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan, pelaksanaan SPI, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Semoga opini WTP ini bisa memberi spirit jajaran aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja sesuai tupoksi masing masing,” ungkap Umar.
Sementara itu Ketua DPRD Ponco Nugroho mengapresiasi prestasi yang dicapai Pemkab Tubaba secara berturut-turut untuk ke-9 kalinya. “WTP yang ke-9 kali ini merupakan prestasi luar biasa. Ini merupakan kerja keras eksekutif bersama legislatif,” imbuh Ponco. (ADV)
