Terkait BOK, Komisi IV DPRD Ogan Ilir Panggil 25 Kepala Puskesmas

Ogan Ilir, Warta9.com – Ketua Komisi IV DPRD Ogan Ilir, Rizal Mustopa akan memanggil 25 Kepala UPTD Puskesmas yang tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini menyusul setelah sebelumnya puluhan orang yang tergabung dalam LSM Bersatu pada Kamis, 6 Februari lalu menggelar aksi damai menuntut penegakan hukum dalam dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di halaman Kejaksaan Ogan Ilir

“Untuk itu segera kami akan panggil 25 Kepala UPTD Puskesmas. Sejauh ini kami baru mengetahui kabar berita tersebut dari analisis media,” ujar Rizal Mustopa, belum lama ini.

Rizal mengungkapkan, Komisi IV selaku mitra dari Dinas Kesehatan harus juga mengetahui keterangan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan.

“Di pemberitaan media yang kami lihat ada aksi warga yang menuntut Kejaksaan Negeri untuk mengusut BOK tahun 2019. Bilamana nantinya data-data BOK ditemukan kejanggalan bisa jadi kita juga dapat merekomendasikan ke penegak hukum untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Kita tunggu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, sekitar 40 orang peserta aksi meminta pihak Kejaksaan Negeri melakukan pemeriksaan dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Ogan Ilir.

Alex Kayuza dalam orasinya meminta pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat mengusut tuntas dugaan 50 item kegiatan dan pengadaan yang diduga fiktif di 4 UPTD Puskesmas.

“Kami minta Kejaksaan dapat mengusut dugaan korupsi BOK di 3 Puskesmas. Puskesmas Betung, Puskesmas Rantau Panjang, Puskesmas Sungai Keli dan puskesmas Tebing Gerinting,” ujarnya.

Alex menambahkan, selain dugaan tersebut, Kejaksaan harus mengusut dugaan setoran 10 persen dari oknum di setiap Puskesmas ke oknum di Dinas Kesehatan.

Dalam orasinya, dia juga menegaskan bilamana aksi dan tuntutan masa pada hari ini tidak di akomodir dan tidak ada progress dalam 2 minggu kedepan. Alex mengatakan akan melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumsel.

BOK adalah Bantuan Biaya Operasional Kesehatan non gaji untuk Puskesmas dan jaringannya serta UKBM dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif KIA-KB, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, dan Pengendalian Penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs.

Namun apa jadi nya bila milyaran rupiah BOK untuk 25 Puskesmas 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir diduga dimanfaatkan oleh oknum di Dinas Kesehatan dan kawan-kawan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain.

Oknum beserta kawan-kawan di Dinas tersebut diduga melakukan Pungutan Liar ataupun memungut 10 hingga 15 persen dari jumlah dana BOK di masing-masing Puskesmas.

Selain memerintahkan Kepala Puskesmas untuk menyetor hingga puluhan persen, Dugaan sementara oknum D diduga sebagai eksekutor yang menerima setoran dari Puskesmas, dengan kata lain oknum D menjadi pintu masuk setoran dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.

Dikonfirmasi hal tersebut, D mengklaim tidak ada pungutan ataupun setoran kepada Dinas Kesehatan. Dia menyatakan bahwa semua administrasi laporan BOK sudah tersalurkan dengan baik.

“Semua administrasi laporan BOK semuanya sudah baik dan benar,” kata dia belum lama ini.

Namun aneh, tak lama berselang setelah D menyatakan bahwa laporan BOK sudah baik dan benar, D malah meminta wartawan agar terkait persoalan ini jangan sampai diberitakan di media.

“Jangan dulu diberitakan, kito masih koordinasi dengan Ketua BOK dan Ibu Kepala Dinas,” ujarnya.

Lain setoran, lain pula persoalan di Puskesmas. Oknum Kepala Puskesmas dan Bendahara salah satu Puskesmas diduga melakukan hal serupa.

“Dari BOK tahun 2019, setoran untuk kepala Puskesmas sebesar 10 persen dan Ibu bendahara kami sebesar 5 persen. Itu beluk setoran ke Dinas Kesehatan,” ujar sumber yang minta dipanggil dengan sebutan Mawar.

Berikut kegiatan dan Pengadaan dari BOK 2019 yang diduga fiktif dan SPJ palsu di 3 Puskesmas yang berhasil di rangkum: