oleh

Tiga Daerah di Sumatera Masuk 10 Provinsi Termiskin, Penurunan Kemiskinan Provinsi Lampung Tertinggi di Sumatera

Bandarlampung, Warta9.com – Indonesia memiliki 34 Provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden diantara melakukan pendataan penduduk, perekonomian, data kemiskinan daerah dan lain-lain.

Data termuktahir mengenai penduduk miskin di Indonesia dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada periode Maret-September 2021. Dalam catatan tersebut, angka presentase kemiskinan pada provinsi Indonesia turun menjadi 9,71 persen pada periode yang sama di tahun 2020.

Dari data terakhir BPS, Papua menduduki urutan pertama dari provinsi termiskin di Indonesia dengan presentase 27,38 persen. Kemudian, di urutan kedua, ada Papua Barat dengan presentasi 21.82%.

Pada posisi ketiga, NTT memiliki presentase 20,44 persen lalu disusul dengan Maluku dengan 16,30 persen.

Sementara itu, Aceh berada di posisi selanjutnya dan menjadi daerah termiskin di Sumatera, Kenaikan presentase Aceh dalam daftar ini menjadikannya masuk ke lima provinsi termiskin di Indonesia.

Menurut Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriadi, jumlah penduduk miskin pada periode Maret-September 2021 secara presentase naik 0,20 poin jadi 15,53 persen. Jika dilihat secara angka, penduduk miskin bertambah 16.020 orang. “Jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2021 sebanyak 850.260 orang,” kata Dadan dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/2/2022), mengutip detik News.

Dadan mengungkapkan, disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan semakin berkurang, Penduduk miskin di perkotaan berjumlah 10,58 persen dan di desa sebanyak 18,04%.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memberi pengaruh besar pada garis kemiskinan, di antaranya yaitu beras dan rokok. “Kalau kita lihat untuk komoditas makanan, di perkotaan beras menunjukkan pengaruh paling besar terhadap garis kemiskinan, yaitu 18,72 persen. Kemudian di pedesaan lebih besar lagi, yakni 23,06 persen,” jelas Dadan.

“Rokok juga masih memberikan pengaruh tertinggi. Harapannya, masyarakat bisa mulai beralih menggunakan pengeluaran dari rokok untuk kepentingan pengeluaran lain yang lebih produktif,” lanjut Dadan.

Selain itu, dirinya juga membeberkan sejumlah fenomena yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh, salah satunya yaitu kondisi sektor pertanian yang belum sepenuhnya pulih.

“Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan III masih terkontraksi baik secara q to q (-0,11%) secara y on y (-3,25%) maupun laju pertumbuhan triwulan I-III 2021 terhadap triwulan I sd III 2020 c to c (-1,90%),” ujar Dadan.

Di Wilayah Sumatera, ada tiga Provinsi yang masuk 10 Provinsi Termiskin di Indonesia per September 2021 berdasarkan data BPS yang dikutip detik Travel, Rabu (15/6/2022) yaitu; Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wagub Chusnunia, angka kemiskinan menurun sehingga Provinsi Lampung di posisi 14.

Berdasarkan data BPS, saat ini angka kemiskinan di Lampung sekitar 11,67 persen dan menempati urutan ke 14.
Peringkat tersebut melonjak sangat cepat, mengingat pada semester satu tahun 2019 angka kemiskinan di Lampung menempati urutan ke 11 dengan persentase 12,62 persen. Lalu semester dua menjadi 12,3 dengan peringkat yang sama.

Kemudian, semester 1 tahun 2020 angka kemiskinan Lampung mencapai 12,34 persen, lagi-lagi masih menempati urutan ke 11. Tapi, saat ini angka kemiskinan Lampung menurun menyalip Sumatera Selatan dan berada di posisi ke-14. Dimana data BPS September 2018-Maret 2019, Provinsi Sumatera Selatan di urutan 18 sementara Lampung urutan 11, tapi kini Sumatera Selatan berada di urutan 9.

Berdasarkan data BPS Tingkat angka kemiskinan di Indonesia per September 2021 :
1. Papua 27,38 %
2. Papua Barat 21, 82%
3. Nusa Tenggara Timur 20,44 %
4. Maluku 16,3%
5. Aceh 15,53%
6. Gorontalo 15,41%
7. Bengkulu 14,43%
8. Nusa Tenggara Barat 13,83%
9. Sumatera Selatan 12,79%
10. Sulawesi Tengah 12,18%
11. DIY 11,91 persen
12. Sulawesi Barat 11,85 persen
13. Sulawesi Tenggara 11,74 persen
14. Lampung 11,67 persen
15. Jawa Tengah 11,25 persen
16. Jawa Timur 10,59 persen
17. Sulawesi Selatan 8,53 persen
18. Sumatera Utara 8,49 persen.
19. Jawa Barat 7,97 persen
20. Jambi 7,57

Sementara itu, Kalimantan Selatan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Persentase penduduk miskin yang dicatat BPS di Kalimantan Selatan sebesar 4,56 persen, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta dengan 4,67 persen, dan Bali 4,72 persen.

Khusus untuk Pulau Jawa, DIY menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sebesar 11,91 persen, disusul Jawa Tengah 11,25 persen, dan Jawa Timur 10,59 persen.

Pada September 2021, BPS mencatat komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan adalah beras. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu makanan dan bukan makanan yang dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Penurunan Tertinggi di Sumatera
Menanggapi, menurunnya angka kemiskinan di Lampung, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, MT, mengatakan, pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 1.137.062 jiwa. “Dan per September 2021 sebanyak 1.051.467 jiwa. Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah penduduk miskin turun 85.595 jiwa,” kata Mulyadi.

Dia menjelaskan, penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi se Sumatera. “Yaitu turun 0,95 persen, dimana penurunan kemiskinan terbesar terjadi di perdesaan,” ujarnya.

Dia menyatakan, Bappeda akan terus mengawal penurunan penduduk miskin di kabupaten/kota. “Bappeda akan mengawal terus OPD dan kabupaten/kota untuk lebih mengefektifkan upaya penurunan kemiskinan di daerah,” jelas Mulyadi. (W9-jam)

 

 

 

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.