Panaragan, Warta9.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulangbawang Barat terus berupaya memaksimalkan pelayanan di lingkungan kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di dalam, para staf fromt office diharuskan memberikan pelayanan terbaik. Mereka dilatih untuk menyamakan persepsi dan integritas.
“Seperti diketahui bersama, di masyarakat berkembang pengertian bahwa izin identik dengan uang. Orang harus memberikan imbalan untuk mengurus surat-surat atau berbagai macam dokumen,” kata Kepala DPMPTSP Tubaba Lukman, Rabu (13/3).
Persepsi inilah yang hendak dikikis oleh pihaknya, sehingga menjadi tugas lembaga ini untuk mengembangkan persepsi yang sama antara petugas dan masyarakat bahwa mengurus izin usaha atau penanaman modal tidak harus membayar.
Tentunya hal ini harus dibuktikan oleh seluruh personel yang harus memiliki integritas tinggi untuk tidak menerima pemberian uang, apalagi meminta uang dari para pengurus izin. Dalam teknis pelaksanaan, DPMPTSP Kabupaten Tulangbawang Barat memasang CCTV untuk memantau kerja dan kinerja para staf di front office dan back office.
“Bupati menekankan juga bahwa setiap gratifikasi benar-benar dilarang. Standar-standar bekerja harus menjadi kebutuhan para staf. Hal ini membutuhkan pengembangan diri yang terus menerus dilakukan untuk memenuhi standar mencapai pelayanan prima,” tegas dia.
“Saat ini baru empat unit CCTV yang di pasang, hari ini kembali dipasang dua CCTV. Sedangkan dua CCTV lainnya telah dipasang tahun lalu dan sengaja dua kamera CCTV kita pasang di ruang pelayanan unit agar setiap waktu saya dapat mengontrol. Hal itu diambil sebagai salah satu langkah antisipasi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan,” tutupnya. (hadi/jn)
