Bandarlampung, Warta9.com – Keuangan Pemkot Bandarlampung sedang mengalami masalah cukup besar, karena beberapa hak ASN dan RT serta lain-lainnya belum dibayar. Tapi disisi lain, Walikota Bandarlampung tetap memaksakan kegiatan proyek fisik yang menelan anggaran sangat besar dipaksakan tetap jalan di TA 2020.
Padahal Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk focus menangani pandemi global Covid-19 dengan menunda kegiatan fisik yang tidak mendesak mengalihkan anggaran untuk penuntasan Covid-19.
Sikap keras Walikota Bandarlampung Herman HN yang tetap melanjutkan beberapa proyek besar, mengundang pertanyaan anggota DPRD Bandarlampung. Bahkan, Komisi III DPRD Bandarlampung yang membidangi pembangunan telah meminta agar sejumlah proyek besar seperti fly over, pembangunan underpass ditunda.
Ketua Komisi III DPRD Bandarlampung H. Yuhadi, menilai sikap Walikota Bandarlampung yang tetap bersikukuh melanjutkan beberapa proyek besar di tengah keprihatinan nasional pendemi Global Covid-19 dan kondisi keuangan daerah yang sangat kurang sehat, dianggap tidak mempunyai hati nurani.
Yuhadi menjelaskan, untuk kegiatan proyek fly over Jl Sultan Agung, fly over dan underpass Jl. Ki. Maja dan Jl Urip Sumoharjo menelan anggaran sebesar Rp85, 993 miliar. Padahal, kata dia urgensi proyek tersebut tidak mendesak, ditambah lagi keuangan Pemkot Bandarlampung kurang sehat.
“Pemerintah Kota Bandarlampung sunggu tidak mempunyai hati nurani ditengah wabah Covid-19. Terus saja meneruskan pembangunan fly over di Jl. Sultan Agung. Padahal urgensi dan manfaat fly over tidak mendesak. Hari ini Rakyat sedang susah.
THR ASN saja gak dibayar. Insentif RT dan perangkat lainnya sudah 5 bulan tidak di bayar. Ini malah meneruskn membangun fly over. Coba dananya direfocusing ke pencegahan Covid-19, kan lebih bermanfaat,” ujar Yuhadi, Rabu (3/6/2020).
Yuhadi juga Ketua Partai Golkar Bandarlampung mempertanyakan sebenernya ada apa dengan Pemkot Bandarlampung dalam hal ini Walikota Herman HN masih memaksanakan untuk tetap melanjutkan proyek-proyek besar di tahun anggaran 2020.
“Ada apa sebenarnya Walikota kok maksa banget bangun proyek mercusuar ditengan kondisi keuangan sedang tidak stabil. Coba bayar THR PNS yang tertunda kan kasian mereka itu kan. Hak mereka berdasarkan UU coba buka mata dan telinga perangkat yang sudah menjerit para RT, LK dan perangkat lainnya yang sudah tertunggak lima bulan. Sekali lagi, ada apa sebenarnya dengan walikota sampai tidak ada sense of crisis (tidak ada kepekaan situasi krisis). Tetap melanjutkan proyek-proyek mercusuar,” tandas Yuhadi. (W9-jam)
