Juru bicara Pansus, Budhi Condrowati, menjelaskan bahwa evaluasi LHP BPK tidak hanya untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga untuk mewujudkan good governance dan good government.
“Output dari evaluasi dan rekomendasi ini menjadi bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi DPRD untuk mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan pengelolaan dan manajerial pemerintahan, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Budhi.
