Hal itu tergambar dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Barat, Senin (2/11/2026).
Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp918,49 miliar lebih, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp937,74 miliar lebih.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp21 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,75 miliar.
Bupati Lampung Barat dalam nota pengantarnya menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi instrumen kebijakan untuk menerjemahkan visi, misi dan prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur.
Penyusunan RAPBD 2027 juga telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025–2029, RKPD 2027, KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2027.
Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Menurun
Pemkab Lampung Barat menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif.
Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 5,45 persen pada 2025. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin turun dari 10,68 persen menjadi 9,93 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 72,41 menjadi 73,14.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kemandirian fiskal, fluktuasi harga komoditas unggulan, kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan serta penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, RAPBD 2027 diarahkan agar tetap realistis, terukur dan berkelanjutan.
Hilirisasi Kopi Jadi Perhatian
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan tema pembangunan 2027 yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi Pertanian dan Inovasi Daerah Menuju Lampung Barat yang Berdaya Saing dan Sejahtera.
Tema tersebut menempatkan sektor pertanian, perkebunan, khususnya kopi, UMKM, ekonomi perdesaan dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi yang perlu terus dikembangkan.
Pemkab tidak ingin pembangunan ekonomi berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah. Produk masyarakat didorong memiliki nilai tambah melalui peningkatan mutu, pengolahan, pemasaran dan penguatan akses pasar.
Ada enam prioritas pembangunan yang menjadi arah RAPBD 2027.
Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja dan pemerataan pelayanan dasar.
Kedua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, digitalisasi, pengawasan serta penguatan akuntabilitas.
Ketiga, transformasi ekonomi inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, terutama kopi, peningkatan mutu pertanian dan perkebunan, pengembangan UMKM, investasi serta penciptaan lapangan kerja.
Keempat, pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas, distribusi hasil produksi, pelayanan dasar, sekaligus ketahanan terhadap bencana dan kelestarian lingkungan.
Kelima, penguatan inovasi dan kewirausahaan melalui ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, penguatan UMKM dan pengembangan produk unggulan.
Keenam, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, koperasi, BUMDes, distribusi pangan serta pemberdayaan masyarakat pekon.
Transfer Masih Mendominasi Pendapatan
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp95,63 miliar lebih, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp822,86 miliar lebih.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer masih cukup besar. Karena itu, peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah.
Optimalisasi pajak dan retribusi akan dilakukan melalui pemutakhiran data, pengawasan, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi, digitalisasi pembayaran serta integrasi data.
Pemerintah juga akan mendorong pengembangan potensi perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan daerah.
Belanja Daerah Rp937,74 Miliar
Untuk belanja, dari total Rp937,74 miliar lebih, dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp750,46 miliar lebih, Belanja Modal Rp81,28 miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp3,28 miliar lebih, serta Belanja Transfer sebesar Rp102,72 miliar lebih.
Pemerintah daerah menekankan agar setiap belanja tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan hasil dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Program pendidikan, kesehatan, UMKM, ekonomi desa, ketahanan pangan, lingkungan serta pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari arah penggunaan anggaran.
Khusus infrastruktur, kondisi jalan dan konektivitas menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, akses pelayanan dasar hingga distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Penataan Liwa sebagai ibu kota kabupaten juga akan dilanjutkan agar semakin tertib, bersih, indah, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab Lampung Barat berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung terbuka, objektif dan konstruktif.
Setiap rupiah yang nantinya dianggarkan diharapkan memiliki dasar, sasaran dan manfaat yang jelas, sehingga RAPBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong Lampung Barat semakin maju, berdaya saing dan sejahtera.
