Kasubbag Analisis dan Evaluasi Yuni Santoso mewakili Inspektur Lampura Muhammad Erwinsyah mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, menemukan indikasi kerugian negara dalam kegiatan pengadaan PSH, PSR dan pakaian adat daerah di Sekertariatan DPRD Lampura yang pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
“Temuan indikasi kerugian negara pengadaan tiga poin pakaian itu, pelaksanan pekerjaan tidak sesuai kontrak berkisar empat ratusan juta lebih,” katanya, Jumat (16/6).
Pihaknya menegaskan, Sekretariat DPRD Lampura segera melakukan pengembalian yang menjadi temuan LHP BPK Perwakilan Lampung, soal pelaksanaan pekerjaan pengadaan pakaian PSH, PSR dan Pakaian Adat Daerah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
“Kita berikan waktu selama 60 hari untuk pengembalian temuan LHP BPK di DPRD tahun 2022,” jelasnya. (alam)
