Kasubag Humas Polres OKI Ipda Ilham Parlindungan enggan berkomentar banyak terkait seputar penangkapan. “Benar, semalam ada oknum Kades yang kita diamankan di Mapolres. Namun masih dalam proses pemeriksaan, belum bisa dirilis,” katanya Jumat (23/11/2018).
Menurutnya, penjemputan paksa ini dilakukan lantaran sebelumnya tidak mengindahkan panggilan kepolisian. “Setelah dua kali panggilan tidak dipenuhi, dengan terpaksa yang bersangkutan dijemput paksa. Nantilah, sekalian rilisnya kronologisnya, nanti,” ucapnya.
Senada, Pengacara AH yang ditunjuk oleh pihak Polres sebagai pendampingan hukum Herman mengatakan status AH sudah ditetapkan tersangka. “Mungkin nanti setelah pemeriksaan terhadap diterbitkan penetapan tersangkanya,” ujarnya singkat saat ditemui di Mapolres OKI.
Terkait penangkapan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKI, Hj Nursula mengaku belum mendapatkan informasi rinci.
“Maaf, kami belum dapat informasi karena sedang dinas luar di Jakarta,” ujarnya melalui media chat Whatsapp.
Anggota Komite Pemberantasan Korupsi Kabupaten OKI Ustra mengungkapkan lebih rinci, menurutnya, kasus yang telah bergulir setahun ini indikasi penyelewengan dana desa mulai terendus pihaknya.
“Terindikasi penyelewengan mulai dari perencanaan penggunaan dana desa yang diduga tidak melibatkan masyarakat. Hanya kroni kades yang diundang untuk rapat,” terangnya.
Disinggung mengenai dugaan kerugian negara atas perbuatan oknum Kades ini, Ustra menjelaskan dengan detil. Diungkapkannya, disinyalir kerugian negera mencapai Rp315 juta yang diantaranya terdiri dari pembangunan Puskesmas Pembantu, anggaran pengadaan alat kesenian, serta pengerasan jalan.
“Atas kasus ini, kami apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Polres OKI untuk keberaniannya mengungkap kasus yang melibatkan Kades ini,” tuturnya.
Dirinya juga mengatakan, atas ungkap kasus Kades ini dapat membuka pintu bagi indikasi penyelewengan oleh Kades lainnya yang diakuinya telah memilki data sejumlah penyimpangan dana desa lainnya.
“Semoga kasus ini menjadi sinyal baik akan tegaknya hukum di Kabupaten OKI, yang tidak memandang jabatan atau golongan dalam proses hukum,” tandasnya. (W9-indra)
