Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung, Iqbal Firdaozi, mengatakan pertemuan bersama seluruh pihak diperlukan agar persoalan yang menjadi perhatian warga tersebut dapat dibahas secara terbuka dan dicari jalan penyelesaiannya.
Menurutnya, Kejari menunggu Pemkot Bandar Lampung mengagendakan pertemuan dengan melibatkan warga, pengembang perumahan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum (APH).
“Kami lagi menunggu Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengagendakan dari kedua belah pihak, pengembang perumahan dan warga, bersama pemerintah dan APH untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah kota menjadi langkah penting berikutnya dalam penanganan polemik fasum Griya Sukarame.
Warga berharap Pemkot tidak menunda agenda pertemuan tersebut. Sebab, persoalan yang telah lama dipertanyakan masyarakat itu membutuhkan kejelasan, terutama menyangkut status lahan, peruntukan, serta dasar administrasi yang digunakan.
Pertemuan lintas pihak juga dinilai penting untuk mempertemukan berbagai keterangan sekaligus memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perubahan peruntukan lahan.
Polemik ini berkaitan dengan dua bidang tanah di lingkungan Perumahan Griya Sukarame, masing-masing berada di Blok E seluas sekitar 5.985 meter persegi dan Blok F sekitar 600 meter persegi. Jika digabungkan, luas kedua bidang tersebut mencapai kurang lebih 6.585 meter persegi.
Warga mempertanyakan status dan peruntukan lahan tersebut karena mengaku masih berpegang pada site plan awal yang disebut diterbitkan pada 23 Maret 2000.
Mereka meminta dasar perubahan peruntukan, termasuk legalitas dokumen yang menjadi acuan, diperiksa secara transparan oleh pihak berwenang.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, sebelumnya menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung tidak pernah memberikan persetujuan maupun menerbitkan keputusan terkait penjualan fasum tersebut.
Pernyataan Sekda ini menjadi salah satu poin penting yang perlu diklarifikasi dalam pertemuan bersama warga dan pengembang. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan penjelasan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.
Warga menginginkan persoalan ini tidak berhenti pada koordinasi semata. Mereka berharap ada tindak lanjut konkret untuk memastikan status hukum lahan sekaligus memperoleh kejelasan mengenai dokumen yang menjadi dasar persoalan.
Masyarakat juga menegaskan memilih menempuh jalur penyelesaian melalui pemerintah dan aparat penegak hukum, bukan mengambil tindakan sendiri.
Kini, perhatian warga tertuju pada langkah Pemkot Bandar Lampung untuk segera menetapkan jadwal pertemuan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.
Pasalnya, persoalan fasilitas umum di lingkungan perumahan bukan sekadar menyangkut kepentingan individu atau pengembang, melainkan juga berkaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Publik pun menunggu langkah nyata pemerintah kota agar polemik fasum Griya Sukarame tidak terus berlarut-larut dan mendapatkan penyelesaian yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. (*)
