Bandar Lampung, warta9.com — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penguatan hilirisasi kakao berbasis agroforestry sebagai strategi peningkatan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Lampung, PT Olam Indonesia, dan Partnerships for Forests (P4F) di Taman Santap Rumah Kayu, Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung, Selasa (27/1/2026).
Menurut Ahmad Giri Akbar, pengembangan kakao melalui pendekatan agroforestry selaras dengan arah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas unggulan berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Pengembangan kakao berbasis agroforestry bukan hanya mendorong peningkatan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat fungsi ekologis kawasan hutan. Sinergi multipihak seperti ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
Program hilirisasi ini direncanakan mencakup lahan sekitar 35.000 hektare dan melibatkan kurang lebih 18.000 petani di Kabupaten Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tanggamus melalui skema Perhutanan Sosial. Inisiatif tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani kakao.
Ketua DPRD juga menekankan pentingnya percepatan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani agar manfaat program segera dirasakan masyarakat. DPRD, lanjutnya, akan menjalankan fungsi dukungan kebijakan dan pengawasan guna memastikan pelaksanaan program berlangsung transparan, akuntabel, serta berpihak pada petani dan kelestarian lingkungan.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Giri Akbar hadir bersama Wakil Gubernur Lampung dan didampingi Kepala Dinas Kehutanan serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Turut hadir perwakilan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) serta jajaran P4F dari tingkat regional dan internasional.
DPRD Provinsi Lampung berharap kemitraan ini dapat menjadi model pembangunan pertanian berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Lampung. (*)
