Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-16 kali secara berturut-turut.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik, transparan, efektif, dan akuntabel.
Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan.
“Predikat WTP harus menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat,” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD
Fraksi PDI Perjuangan menilai secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator keuangan daerah yang menunjukkan pengelolaan anggaran berlangsung sesuai mekanisme.
Dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah, target pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,06 triliun dengan realisasi mencapai lebih dari Rp1,02 triliun. Meskipun realisasinya cukup tinggi, fraksi mencermati bahwa target pendapatan belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp917 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp98,44 miliar atau sekitar 9,62 persen dari total pendapatan daerah.
Kondisi tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan, menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Lampung Barat masih perlu terus diperkuat agar pembangunan daerah tidak terlalu bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Di sisi belanja, pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun atau sekitar 92,72 persen dari total belanja yang dianggarkan. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil desa, serta bantuan keuangan kepada pemerintah pekon.
Sementara itu, pemerintah daerah juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp43,03 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai data tersebut menunjukkan pelaksanaan APBD telah berjalan secara administratif dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pengelolaan APBD semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
WTP harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari opini WTP maupun tingginya realisasi anggaran.
Yang jauh lebih penting, menurut fraksi, adalah bagaimana seluruh kebijakan anggaran mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat perekonomian daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
“APBD bukan sekadar laporan angka maupun administrasi keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif selama tahun 2025.
Di antaranya meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetap rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Meski demikian, capaian tersebut dinilai masih harus terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan secara merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Dorong peningkatan PAD dan kemandirian fiskal
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah.
Fraksi mendorong pemerintah melakukan berbagai langkah strategis melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset milik pemerintah, digitalisasi pelayanan publik, serta pengembangan berbagai potensi ekonomi lokal yang dimiliki Lampung Barat.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, peningkatan PAD harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat, melainkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan investasi, serta pemanfaatan potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Fraksi juga mendorong pemerintah memperkuat sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan pelaku UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber penerimaan daerah.
Dengan meningkatnya kemandirian fiskal, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Infrastruktur tetap menjadi prioritas
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi tingginya tingkat realisasi anggaran.
Namun demikian, fraksi mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata besarnya serapan anggaran, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar alokasi belanja modal terus diperkuat, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pelayanan publik, serta sarana pendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Lampung Barat.
Investasi pemerintah pada infrastruktur dinilai akan memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas masyarakat, kelancaran distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
SiLPA perlu dievaluasi
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap terbentuknya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp43 miliar.
Menurut fraksi, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyebab terbentuknya SiLPA tersebut, apakah berasal dari efisiensi anggaran atau terdapat program yang belum terlaksana secara optimal.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya sehingga kualitas belanja pemerintah semakin efektif.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas guna memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Soroti persoalan strategis daerah
Selain aspek pengelolaan keuangan, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Fraksi meminta pemerintah daerah segera mengusulkan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) terkait perubahan batas kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan wilayah marga di Pemangku Bandar Agung dan Pemangku Sido Mukti, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
Pemerintah daerah juga diharapkan memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah Rawa Kalong dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna membuka data penerbitan sertifikat tanah pada periode 2006 hingga 2008 sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Tidak kalah penting, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih berlangsungnya konflik antara manusia dan gajah liar yang hingga kini belum menemukan solusi permanen. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak aktifnya perangkat GPS Collar yang digunakan untuk memantau pergerakan satwa selama beberapa bulan terakhir.
Fraksi berharap pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BTNBBS) agar penanganan konflik satwa liar dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga keselamatan masyarakat maupun kelestarian satwa tetap terjaga.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik dalam mengawal pembangunan daerah. Fraksi berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus diperkuat sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat. (ADV)
