Bandarlampung, Warta9.com – Lebih dari 60 anggota dan pemilik suara yang terdiri dari Cabang Olahraga, Olahraga Fungsional dan KONI Kabupaten/Kota, meminta KONI Provinsi Lampung untuk segera menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) dalam surat mosi tidak percaya yang ditandanganani Ketua dan Perwakilan Cabor, yang disampaikan langsung. Ke KONI Provinsi, Rabu 12 Maret 2025.
Surat mosi yang intinya mendesak agar KONI Provinsi Lampung segera menggelar Musorprovlub, tertanggal 1 Februari 2025 itu juga ditembuskan ke Ketua Umum KONI Pusat, Gubernur Lampung, Kadispora Provinsi Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Surat tersebut diantar langsung oleh beberapa perwakilan cabang olahraga dengan juru bicaranya Margono Tarmudji, Sekretaris Umum PABERSI (Angkat Berat) dan diterima oleh Bidang Organisasi AKBP (Purn) AM. Harahap yang didampingi oleh Waketum II Dr Candra Kurniawan, M.Or, di ruang Bidang Organisasi KONI Provinsi Lampung di kawasan PKOR Way Halim Bandarlampung.
Dalam surat Mosi tersebut tertuang 5 poin penting diantaranya adalah (1) Kinerja secara organisasi, Ketum Arinal Djunaidi tidak menunjukkan sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Melakukan beberapa kali pergantian antar waktu (PAW) pengurus KONI Lampung, dengan prosedur yang tidak benar.
(2) Semasa kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bukannya membangun kembali atau merenovasi Gedung Olahraga (GOR) Saburai yang penuh sejarah olahraga. Malah merubah fungsi menjadi Masjid Agung Bakrie dan sampai saat ini belum ada pengantinya.
(3) Dalam tata kelola keuangan, ada program yang seharusnya bukan Tupoksi KONI Lampung, namun diselenggarakan dan dibiayai dengan anggaran KONI Lampung, seperti ajang GubernurRun 2024. Karena kegiatan tersebut bersifat Fun Run dan bukan prestasi, seperti tugas utama KONI yaitu olahraga prestasi. Dan ada beberapa hal lainnya yang dikemukakan dalam surat tersebut, termasuk terkait Sport Centre yang tak kunjung jelas kelanjutannya.
Juru bicara cabang olahraga pengusung Surat Mosi, Margono Tarmudji menjelaskan, poin penting dari Mosi ini adalah sudah tidak percayanya lagi Cabang Olahraga, Olahraga Fungsional dan KONI Kabupaten/Kota pendukung Mosi, terhadap kepemimpinan Ketua Umum KONI Lampung Arinal Djunaidi dan mencabut dukungan serta meminta untuk segera menggelar Musorprovlub KONI Lampung dalam waktu dekat.
“Kami mewakili aspirasi dari cabang olahraga dan KONI Kabupaten Kota yaitu 52 cabang olahraga dan 2 KONI Kabupaten Kota tanda tangan di list daftar pendukung mosi dan 6 KONI lainnya secara tertulis mengirimkan surat untuk mendukung. Tujuannya meminta kepada Ketua Umum KONI Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan Musorprovlub yang agendanya pergantian Ketua Umum,” kata Margono.
Sementara Candra Kurniawan dalam kesempatan itu mengatakan bahwa surat mosi tidak percaya ini sudah diterima KONI Lampung, dan pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada unsur pimpinan di KONI Provinsi Lampung. “Hari ini Rabu 12 Maret 2025 menerima perwakilan teman-teman cabang olahraga, hari ini menyerahkan sebuah berkas yang isinya terkait mosi. Mungkin akan juga nanti KONI Provinsi pelajari bersama pimpinan lainnya untuk ditindaklanjuti sejauh mana,” ata Candra.
Langkah selanjutnya, lanjut Chandra, sebagai sebuah organisasi yang menjalin keterbukaan komitmen KONI selalu terbuka dan transparan. Jika ada semacam dinamika tetap akan dikaji lebih jauh.
Selanjutnya perwakilan cabang olahraga meninggalkan kantor KONI Provinsi, dan berharap surat tersebut terus berproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART KONI tahun 2020
Ancaman Tidak Diberi Dana
Yang mengejutkan adalah pasca penyerahan surat Mosi tersebut ada aktivitas yang dilakukan oleh para pejabat KONI Provinsi Lampung yang mengubungi cabang-cabang olahraga yang turut dalam menandatangani surat Mosi tidak percaya tersebut.
Sebenarnya ini menjadi miris. Dari kabar yang diterima oleh media ini dari beberapa cabor yang enggan menyebutkan jati dirinya mengatakan bahwa mereka (ada beberapa cabor-red) dihubungi lewat handphone para pejabat KONI yang menanyakan kebenaran mereka tanda tangan, bahkan pembicaraan cukup jauh menyangkut anggaran yang kemungkinan bisa saja tidak diberikan kepada cabor tersebut.
“Ya kalau menurut saya aneh saja. Semestinya pihak dari KONI Provinsi Lampung jauh lebih peka melihat situasi seperti ini. Kenapa setelah muncul surat Mosi baru bergerak. Tolong juga dihargai cabor ini. KONI tidak ada kalau tidak ada cabor. Jadi justru mereka harus bermitra dengan baik bersama cabor, jangan seperti memusuhi. Memang aturannya gimana sich KONI ini, kok seperti berada diatas cabor. Mestinya kan bermitra. Mungkin selama ini sudah salah kaprah itu KONI,” tuturnya. (W9-man)
