Masyarakat meminta Inspektorat mengusut anggaran desa yang digunakan untuk alih fungsi kantor desa menjadi tempat Pendidikan Usia Dini (PAUD) tanpa musyawarah oleh oknum mantan Kades.
Aset desa senilai Rp200 juta itu dibangun pasilitas umum PAUD dengan pagu Rp500 juta menggunakan dana desa tahun 2019.
Kordinator Aksi Indra Kemano dalam orasinya meminta Bupati Kerinci turun tangan mengusut penggunaan dana desa tanpa ada musyawarah dengan masyarakat. Dia menduga ada ketidak beresan dalam penggunaan anggaran desa tahun 2019 terkesan tidak transparan.
“Kami meminta Inspektorat mengusut kucuran dana desa tahun 2019 yang digunakan untuk membangun gedung PAUD tanpa musyawarah dengan masyarakat dan perangkat desa lainnya,” pintanya. (W9-hendri)
