Bandarlampung, Warta9.com – Seleksi Terbuka (Open Bidding) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemprov Lampung Tahun 2022, hanya berhasil mengantarkan dua pejabat yang menduduki jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Lampung.
Gagalnya seleksi terbuka pengisian JPTP ini lantaran dari 9 JPTP yang dibuka melalui pengumuman terbuka, hanya dua pejabat yang lolos dan telah dilantik untuk menduduki jabatan eselon II di Pemprov Lampung.
Sejumlah pejabat dan pengamat kemudian menilai bahwa seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung tahun 2022 gagal.
Menurut mantan pejabat Pemprov Lampung yang enggan disebutkan namanya, untuk melakukan seleksi Open Bidding JPTP menelan anggaran tidak sedikit ratusan juta rupiah. Tapi dengan 9 JPTP yang akan diisi dan hanya menghasilkan 2 JPTP, membuktikan antara input dan output yang dihasilkan tidak sebanding.
Informasi yang dihimpun Warta9.com, sejumlah instansi pemerintah baik kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia menggelar seleksi open bidding JPTP pada tahun 2022. Tapi, dari kegiatan ini, Provinsi Lampung yang gagal cukup banyak. Kegagalan open bidding ini karena peran Ketua Pelaksana dalam hal ini Sekda Provinsi Lampung kurang maksimal dalam pembimbingan.
Kegagalan itu juga akibat kurangnya komunikasi sehingga banyak JPTP yang gagal. Karena dalam seleksi terbuka JPTP, selain dilakukan secara terbuka, juga dipandang perlu untuk membangun komunikasi sehingga hasil seleksi terbuka JPTP membuahkan hasil seperti yang diharapkan.
Semula ada tiga JPTP yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahap selanjutnya. Ketiganya yaitu jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Proses selanjutnya, hanya dua orang yang dilantik mengisi JPTP.
Dua pejabat yang dilantik pada 16 Desember 2022 yaitu; Bobby Irawan SE, M.Si yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Haris Kadarusman, SE, M.Kes, sebelumnya sebagai Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Provinsi Lampung menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Sedangkan ada enam JPTP yang tidak dapat dilanjutkan yaitu jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Ketahan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan SDM dan Hukum RSUD Abdul Moeloek serta Kepala Biro Perekonomian.
Pengumuman Langsung Dilantik
Menariknya, pelantikan dua pejabat pimpinan tinggi Pratama Bobby Irawan dan Haris Kadarusman, bersamaan tanggal pengumuman hasil akhir tiga besar seleksi terbuka JPTP sesuai hasil pengumuman Nomor : 800/2588/VI.04/2022, tertanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sekdaprov Lampung Ir. Fahrizal Darminto, MA.
Sebelumnya, juga sempat ada pengumuman ulang terkait rekam jejak calon pejabat. Isi pengumumannya, Sehubungan dengan Pengumuman kami Nomor: 06/PANSEL-JPTP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Tentang Hasil Nilai Rekam Jejak (Administrasi) Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, bersama ini kami umumkan kembali/ralat Pengumuman. Pada hari yang sama juga dilakukan pelantikan dua pejabat tersebut.
Hingga akhirnya, ada pengumuman hasil akhir tiga besar seleksi terbuka JPTP Nomor : 800/2588/VI.04/2022, tertanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Sekdaprov Lampung Ir. Fahrizal Darminto, MA.
Akibat kegagalan seleksi Open Bidding, sejumlah jabatan masih kosong, bahkan ada OPD yang sudah tiga tahun dijabat pelaksana tugas. Tujuh jabatan eselon II yang masih kosong di lingkungan Pemprov Lampung yaitu; Kepala BKD, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Ketahan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan SDM dan Hukum RSUD Abdul Moeloek serta Kepala Biro Perekonomian.
Dengan banyaknya jabatan kepala OPD yang kosong, maka secara tidak langsung akan menghambat beberapa program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. (W9-jm)
