Bandarlampung, Warta9.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama anggota Forkopimda dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur seluruh Indonesia secara virtual dari Mahan Agung, Kamis (01/12/2022).
Dalam arahannya, Presiden Jokowi memaparkan bahwa meskipun kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak namun kondisi ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik, bahkan Managing Director IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang.
Hal tersebut seiring dengan terus membaiknya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan angka inflasi Indonesia yang masih terkendali diangka 5.8% disaat rata-rata inflasi dunia diatas 10% bahkan ada yang sampai 75%, serta nilai angka perdagangan dunia Indonesia yang selalu surplus selama 30 bulan berturut-turut. “Namun kita harus tetap waspada dan berhati-hati, keadaan saat ini ekonomi global sedang tidak dalam kondisi yang normal, kita semua harus memiliki sense of crisis, harus siap mengantisipasi segala kemungkinan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyatakan bahwa APBN menjadi Instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, kemudian sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, serta APBN juga harus mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan, yaitu penguatan kualitas SDM, Akselerasi sistem perlindungan sosial, Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, Pembangunan untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, revitalisasi industri dan pemantapan reformasi dan birokrasi serta regulasi.
APBD Provinsi Ikuti Prioritas Pembangunan Nasional
Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, usai mengikuti kegiatan tersebut menyatakan bahwa fokus anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2023 akan mengikuti prioritas pembangunan nasional.
“Kita tentu mengikuti Prioritas Pembangunan Nasional, Perioritasnya apa, itu tentu yang akan kita terjemahkan, kita turunkan ke kebijakan tingkat Provinsi yang kita sinkronkan dengan target-target capaian di RPJMD, dan tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Fahrizal.
Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga. Dari total 53 tersebut ada 14 kementerian dan lembaga di antaranya yang menerimanya secara simbolis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB). (W9-jam).
